Melihat Kesiapan Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III Kunjungi Polda Maluku

11-08-2017 / KOMISI III

Menindaklanjuti kesimpulan rapat Komisi III DPR RI dengan  Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengenai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), Komisi III DP RI melakukan kunjungan kerja melihat kesiapan Polda Maluku membentuk Densus Tipikor.

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa usai pertemuan di kantor Kapolda Maluku di Ambon, Rabu (09/08) sekaligus mendorong Polri untuk segera membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan anggaran dan kewenangan khusus. 

 

Terkait hal tersebut, anggota Komisi III Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, dorongan tersebut diberikan agar Pemerintah maupun Polri menelaah apakah Densus Tipikor memang dibutuhkan atau tidak untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi. Namun menurutnya, jika
pembentukan Densus Tipikor terlaksana, maka Densus Tipikor tidak bisa langsung otomatis dijalankan. Selanjutnya masih harus dikonsultasikan dengan beberapa Kementerian dan lembaga terkait juga melakukan roadmap dan tata aturan yang berlaku dari pembentukan Densus Tipikor tersebut.

 

Menurut dia, dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. Namun selama kurun waktu 15 tahun KPK berdiri, KPK juga masih belum optimal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Politikus PDIP itu juga menjelaskan wacana pembentukan Densus Tipikor Polri juga bukan dalam rangka melemahkan KPK atau upaya pembubaran KPK. Namun justru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Ia justru berharap jika Densus Tipikor ini bisa sinergi dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Karenanya, semangat wacana pembentukan
Densus tersebut untuk menelaah apakah saat ini Polri layak dipercaya untuk membentuk Densus Tipikor. (andri,mp) foto: andri/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sebutan Presiden Diktator Dinilai Berlebihan
16-08-2017 / KOMISI III
Presiden Joko Widodo disebut sebagai presiden yang diktator dan otoriter. Namun sebutan ini dibantah oleh Anggota Komisi III DPR RI...
Pembangunan Merata Harus Ada Dalam Kerja Nyata
16-08-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR RI...
Penerimaan Hakim Harus Transparan
15-08-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar meminta agar proses rekruitmen terhadap calon hakim bersifat transparan. Mengingat selektifitas kriteria hakim yang...
Kasus Narkoba Dominasi Over Kapasitas Lapas Riau
15-08-2017 / KOMISI III
Permasalahan over kapasitas Lapas di Riau mayoritas didominasi oleh napi yang terjerat kasus narkoba. anggota Komisi III DPR RI Marsiaman...