Komisi VII Pertanyakan Impor Gas dari Singapura

29-08-2017 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian (F-Gerindra) mempertanyakan rencana impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Singapura. Pasalnya isu ini telah menjadi pemberitaan aktual, dan mendapat tanggapan pro kontra.

 

“Soal impor gas, yang impor gas dari Singapura itu Pertamina atau siapa? Itu sempat menjadi berita aktual. Saya sedang di dapil dan ditanya oleh wartawan, jadi saya belum bisa menjawab,” tanya politisi asal dapil Jateng itu saat RDP dengan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

 

Menanggapi hal itu, Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani membenarkan adanya rencana impor gas dari Singapura. Namun ya ia ketahui, pembahasan itu dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan pihak Singapura.

 

 “Sepengetahuan kami, memang kalau kami ada kerjasama dengan LNG Singapura, untuk rencana tender PLN di wilayah Sumatera,” imbuh Yenni.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha selaku pimpinan rapat mengatakan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) terpaksa diskors dikarenakan banyaknya Direktur Utama anak perusahaan Pertamina yang tak menghadiri rapat.

 

Terhitung, dari 24 anak perusahaan yang disebutkan Pertamina, hanya sembilan Dirut yang menghadiri rapat tersebut. Satya mengatakan, pentingnya kehadiran semua Dirut ialah untuk mensinkronisasikan pandangan agar membuahkan suatu hasil yang dapat diterima bersama.

 

Sembilan anak usaha Pertamina yang hadir di antaranya PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertagas, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina EP, PT Pertamina Internasional EP, PT Elnusa Tbk, PT Pertamina Patra Niaga, PT Nusantara Regas dan PT Patra Jasa. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Climate Action Lebih Membumi
17-11-2017 / KOMISI VII
Konsistensi Indonesia sebagai salah satu negara aktif yang turut meratifikasi Paris Agreement patut didukung oleh semua pihak. Pemerintah harus mulai...
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
16-11-2017 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direksi PLN untuk menjelaskan perubahan...
Penyeragaman Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Beratkan Konsumen
13-11-2017 / KOMISI VII
Rencana Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar...
Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia
10-11-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini...