Freeport Harus Tunduk Hasil Renegosiasi

29-08-2017 / KOMISI VII

Hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus dijadikan momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan final renegosiasi adalah kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil renegosiasi final tersebut. Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting antara Pemerintah dan Freeport tersebut dilaksanakan secara konsisten.

 

“Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport,” tegas Satya usai Rapat Paripurna HUT DPR RI ke-72, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (29/8/2017).

 

Politisi F-PG itu juga mendorong kepada Pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional dalam penguasaan saham divestasi Freeport tersebut. Sehingga, kata Satya, ke depan sudah tidak ada lagi istilah ‘dikuasai asing’ dalam pengelolaan PTFI

 

“Divestasi saham PTFI sebesar 51 persen menjadi cerminan bahwa sudah saatnya BUMN maupun swasta nasional mengambil peran yang cukup signifikan. Kita dorong Pemerintah untuk memberi kesempatan bagi BUMN dan swasta nasional. Seharusnya BUMN dan swasta nasional sanggup,” dorong Satya.

 

Terkait perpanjangan kontrak yang diberikan kepada PTFI yaitu 2x10 tahun hingga tahun 2041 seperti dalam kesepakatan renegosiasi, Satya mengungkapkan, tidak serta merta bahwa perpanjangan masa operasi tersebut dikabulkan oleh Pemerintah. Apalagi jika PTFI tidak patuh untuk merealisasikan poin-poin penting dalam kesepakatan renegosiasi.

 

“Tidak serta merta perpanjangan diberikan pemerintah begitu saja, asalkan Freport benar-benar berpegang pada komitmennya terhadap poin-poin hasil final renegosiasi dengan Pemerintah,” tutup politisi asal dapil Jatim itu.

 

Sebagaimana diketahui, hasil kesepakatan final renegosiasi Pemerintah dengan PTFI menghasilkan empat poin penting. Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PTFI adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK). Kedua, divestasi PTFI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

 

Ketiga, PTFI berkewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022. Dan keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. (sf,mp) foto: andri/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pertamina Mutlak Siagakan BBM Premium
11-06-2018 / KOMISI VII
Anggota DPR RI Komisi VII Rofi' Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan ekstra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak...
KLHK Harus Libatkan Swasta Kampanyekan Penghijauan
08-06-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak sendirian dalam melakukan konservasi...
DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
07-06-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti serapan anggaran tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih...
Besaran Anggaran Ristek dan Dikti Masih Timpang
07-06-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasanya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) 2019...