Impor LNG dari Singapura, Bukti Pemerintah Tidak Cermat Mengelola Neraca Gas

13-09-2017 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menilai langkah pemerintah yang berkeras diri untuk melakukan importasi Liqued Natural Gas (LNG) dari Singapura menunjukkan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat.

 

"Kerasnya usaha pemerintah untuk mengimpor LNG dari Singapura membuktikan minimnya terobosan dan tidak cermat dalam mengelola neraca gas nasional. Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," ucap Rofi' Munawar dalam keterangan persnya, Selasa (12/9/2017).

 

Rofi memaparkan, produksi gas bumi Indonesia di tahun 2016 mencapai 6775 MMSCFD. Sebagian besar gas bumi tersebut yaitu 59 % atau sebanyak 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri. Sementara sisa 41 % nya atau sebesar 2778 MMSCFD diekspor ke luar negeri yang terdiri dari ekspor LNG 29,36% dan ekspor gas pipa 11,55%.

 

Ia menambahkan, saat ini sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 %. Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58%. Sementara sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 % atau sebanyak 584 MMSCFD. Kementerian ESDM mengatakan pengadaan proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah akan membutuhkan gas bumi sekitar 1100 MMSCFD.

 

"Jika pemerintah cermat, dari angka ini terlihat bahwa Indonesia sebenarnya mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan gas buminya sendiri tanpa harus melakukan impor. Bahkan kenaikan penggunaan gas karena proyek listrik 35000 MW pun masih dapat dipenuhi oleh pasokan gas bumi dalam negeri," tegasnya.

 

Disamping itu, terdapat penambahan potensi pasokan gas bumi dari dalam negeri yaitu Blok Masela, lanjutnya.  Rofi mencontohkan bahwa di tahun 2018 besok saja, ekspor gas bumi Indonesia ke Korea dan Jepang juga berakhir dari 3 blok gas yaitu Mahakam, Sanga Sanga, dan East Kalimantan yang mencapai 5,5 juta ton per tahun (MTPA). Semua potensi gas di 3 blok ini dapat dialihkan untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri.

 

"Pemerintah harus mulai merubah paradigma bahwa sejatinya gas bumi bukanlah komoditas ekspor, tetapi gas bumi adalah unsur penting dalam road map pencapaian kedaulatan energi dan modal dasar bagi pembangunan industri dalam negeri,” pungkasnya. (dep/sc) Foto : Ojie/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PLN Diminta Responsif Atasi Pemadaman Berkala di Kaltara
21-02-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih responsif terhadap pemadaman listrik, serta mencari...
PT. Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU
21-02-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT. Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktvitas pertambangan,...
Pemerintah Diminta Cermat Hitung Harga Batu Bara untuk Listrik
21-02-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar memberikan catatan terkait dengan harga batu bara untuk listrik pada Perusahaan Listrik Negara...
Pengelolaan Potensi Energi di Sumbar Belum Optimal
20-02-2018 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menilai pengelolaan potensi energi di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Hal itu disebabkan masih adanya...