Legislator Ingin Ketua KPK Sampaikan Permintaan Maaf Melalui Surat

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan telah menerima permintaan maaf dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengancam menjerat Pansus Angket KPK dengan pasal menghalangi penyidikan. Namun, Misbakhun mengatakan Agus harus meminta maaf secara kelembagaan.

 

Misbakhun menilai permintaan maaf secara lisan dan pribadi saja tidak cukup. Karena itu, ia meminta Agus agar menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan. Sebagaimana diketahui, Agus sudah menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah Anggota Pansus Angket KPK, yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR.

 

“Maaf anda secara pribadi sudah saya terima. Tapi saya minta ada surat secara kelembagaan,” tegas Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisioner KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PG itu pun meminta agar ucapan Agus akan menjerat anggota Pansus Angket KPK dengan pasal obstruction of justice ditarik secara kelembagaan. “Saya minta secara kelembagaan, yang mengatakan obstruction of justice itu ditarik kembali karena bapak pernah mengirim surat itu. Ini untuk memperbaiki semangat kita bersama,” tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan,  obstraction of justice yang datang dari pimpinan lembaga penegak hukum sehingga memiliki implikasi. Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai selama ini belum ada di Indonesia ada orang yang melaksanakan tugas institusi diancam oleh satu institusi. Ia meminta pimpinan lembaga tidak asal berbicara.

 

“Kenapa saya datang ke KPK membawa koper, karena itu wujud protes kalau saya salah tangkap tidak perlu digertak, karena kalau memiliki landasan hukum yang kuat. Disitulah ketegasan menegakkan hukum setegas-tegasnya, jangan diancam,” tegas politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya tentang obstruction of justice yang ditujukan kepada Pansus Hak Angket KPK. “Saya mohon maaf kalau pernyataan saya menyinggung Anggota Pansus,” kata Agus.

 

Menurut Agus, saat itu menyampaikan hal itu ia tidak dalam arti mengancam, melainkan tengah mempertimbangkan dan mempelajari. “Sama sekali tidak mengancam, tapi kami mempertimbangkan, mempelajari. Kami juga menyadari obstruction of justice tidak bisa kepada lembaga, tapi seseorang yang menghalangi proses penyidikan,” katanya.

 

Namun terkait permintaan Misbakhun agar KPK menarik surat yang menyebut obstruction of justice itu, mendapat penolakan dari anggota dewan yang lain. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman selaku pimpinan RDP pun mengatakan persoalan dianggap selesai dengan diterimanya permintaan maaf Agus. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Anggaran Densus Tipikor Polri
19-09-2017 / KOMISI III
Pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6...
Dibutuhkan Pembekalan Pemahaman Tipikor kepada Kepala Desa Kalsel
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama meminta aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pembekalan pengetahuan...
Komisi III Soroti Kinerja Aparat Penegak Hukum Kalsel di Kasus Tipikor
15-09-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Desmon...
Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh...