Legislator Minta Kajian Bappenas Terkait Utang

13-09-2017 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) terkait utang Indonesia yang akan diambil dalam RAPBN 2018. Dirinya mensinyalir terdapat banyak pihak yang terlibat dalam perencanaan utang ini. Demikian disampaikan saat Raker dengan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu, (13/9/2017).

 

“Terkait pembiayaan utang ini. Kami ingin dapat kajian dari Bappenas mengenai utang ini. Kita sudah bicara dengan Menkeu. Tapi alangkah baik Bappenas juga melengkapi kajian karena utang telah jadi industri sendiri yang melibatkan banyak pihak dalam prosesnya,” terang Hendrawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Politisi PDIP ini mengaku saat ini  sulit membedakan pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan seiring diberlakukannya UU Keuangan Negara yang baru, ini berbeda dengan zaman orde baru.

 

“Saat orba, dalam pembahasan APBN mudah mengenali pengeluaran rutin dan pembangunan. Kalau UU Keuangan Negara yang baru ini terlihat samar. Sekarang ada belanja pegawai, barang dan modal. Barang dan modal ini overlapping,” terang Hendrawan.

 

Ia pun menemukan beberapa kementerian yang anggarannya sebesar 70 persen habis untuk pengeluaran rutin. Ini semestinya dievaluasi. “Ternyata yang rutin itu membengkak. Ada kementerian yang tugasnya penting pengeluaran rutinnya 70-80 persen. Kalau gini kan tujuan kita untuk menjangkau kesejahteraan rakyat terkendala,” terang Hendrawan.

 

Untuk mengurangi jumlah utang sebetulnya mampu dilakukan pemangkasan terhadap biaya rutin sehingga tidak menganggu beban anggaran di masa mendatang. Sebagaimana diketahui,  dalam RAPBN 2018, jumlah belanja pemerintah akan mencapai Rp 2.204 triliun. Adapun jumlah penerimaan diproyeksikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanja itu. Akibatnya, defisit anggaran ditaksir mencapai 1,9-2,3 persen atau Rp 235 triliun-Rp 285 triliun dari PDB Nasional yang mencapai Rp 12.406 triliun. (hs/sc)/foto:jaka/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik
19-09-2017 / KOMISI XI
Jelang memasuki tahun politik 2018, APBN sangat rentan disusupi anggaran untuk agenda politik. Program-program disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu,...
BI Harus Tinjau Ulang Kebijakan Pungutan E-Money
18-09-2017 / KOMISI XI
Pungutan atas isi ulang uang elektronik (e-money) sebesar Rp1.500-Rp2.000 yang diterapkan Bank Indonesia (BI) harus ditinjau ulang. Etos masyarakat yang...
Biaya E-Money Bisa Jadi Blunder
18-09-2017 / KOMISI XI
Penerapan biaya isi ulang (top up) e-money oleh Bank Indonesia (BI) akan menjadi blunder, karena merugikan masyarakat pengguna. Penerapan ini terkait dengan...
Rupiah Bisa Terus Menguat, Asal Pemerintah Kerja Keras
15-09-2017 / KOMISI XI
Nilai tukar rupiah yang dipotok Rp13.400 dalam RAPBN 2018, masih bisa terus menguat asal pemeriintah mau bekerja lebih keras lagi....