Komisi III Setujui 5 Hakim Agung

14-09-2017 / KOMISI III

Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon hakim agung. Berdasarkan seluruh proses dan tahapan yang dilakukan, akhirnya Komisi III menyetujui secara aklamasi seluruh calon Hakim Agung yang sebelumnya diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR.

 

Kelima calon hakim itu adalah Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara) dan Hidayat Manao (Kamar Militer).

 

Anggota Komisi III Muhammad Syafi’i mengatakan keyakinannya terhadap 5 calon hakim agung yang telah disetujui Komisi III tersebut. Kelima calon hakim agung tersebut, menurutnya mampu menjawab tantangan penegakan hukum di masa mendatang, terlebih dalam waktu dekat akan berlangsung Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.

 

“Dalam uji kelayakan ini, yang kami lihat adalah basis pemahaman tentang hukum. Spesifikasi mereka sesuai dengan bidang kamar yang dipilih. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan kita konfirmasi dari makalah yang dibuat. Kami menilai mereka punya kualifikasi yang cukup,” terang Syafi’i.

 

Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa pihaknya menginginkan proses penegakan hukum yang independen dan tidak bisa diintervensi. Harapan besar ada dipudak lima hakim agung terpilih ini terlebih dalam menjelang 2019, Hakim Agung yang independen sangatlah diperlukan.

 

“Yang penting mereka punya tekad penegakan hukum harus independen. Tidak bisa diintervensi kepentingan pribadi. Kita harap yang mereka lakukan itu independen dan objektif,” tegasnya. (hs/sc)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Anggaran Densus Tipikor Polri
19-09-2017 / KOMISI III
Pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp 35,6...
Dibutuhkan Pembekalan Pemahaman Tipikor kepada Kepala Desa Kalsel
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama meminta aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pembekalan pengetahuan...
Komisi III Soroti Kinerja Aparat Penegak Hukum Kalsel di Kasus Tipikor
15-09-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Desmon...
Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan
15-09-2017 / KOMISI III
Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh...