Legislator Protes Penanganan Persoalan di Tanah Papua

14-09-2017 / PARIPURNA

Papua dan Papua Barat, sebagai salah satu wilayah di Timur Indonesia, memiliki sejumlah persoalan spesifik, yang seharusnya membutuhkan penyelesaian yang spesifik pula. Salah satunya terkait penanganan dampak limbah yang dihasilkan PT. Freepot Indonesia (PTFI), yang diduga telah mencemari tanah Papua.

 

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik menegaskan, isu dampak dari pembuangan limbah dari penambangan emas PTFI telah berlangsung sekian lama, bahkan telah mempengaruhi publik internasional. Willem mengaku, dalam narasi yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ia tidak menemukan narasi terkait dampak lingkungan dari pembuangan limbah pertambangan gunung emas oleh PTFI.

 

“Harapan saya, supaya ini menajdi perhatian pemerintah utnuk melakukan kajian dampak pembuangan limbah PTFI di Papua,” tegas politisi F-PD itu dalam interupsinya saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

 

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan pandangan pemerintah terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri.

 

“Apa karena tanah Papua itu bukan bagian dari NKRI? Papua adalah bingkai NKRI. Kalau memang demikian (tidak ada narasi penanganan limbah PTFI, RED), saya sangat menyesal kalau sikap penyelenggara negara seperti ini,” tegas politisi asal dapil Papua itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Jimmy Demianus menegaskan, dengan dengan luas wilayah 3,5 kali Pulau Jawa, Papua dan Papua Barat memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Selama ini menurutnya, pemerintah beranggapan dengan kucuran dana melalui Dana Otonomi Khusus yang besar itu bisa mempercepat pembangunan di Papua.

 

“Satu hal yang tidak mungkin karena dengan rentang wilayah kendali yang luas. Apakah tidak ada keinginan bersama untuk kita menyelesaikan percepatan pembangunan Papua dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tiga provinsi baru yang diusulkan masyarakat Papua,” kata Jimmy seolah bertanya.

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu menjelaskan, usulan terkait penambahan DOB di Papua sudah didengungkan dari 1990-an. Namun pembahasannya selalu terhenti. Ia meminta agar usulan pembagian menjadi tiga provinsi di Papua dapat menjadi pembicaraan prioritas.

 

“Sebelum kami menyaksikan kejadian yang sama di ruangan ini, peristiwa lepasnya Timor Timur. Kami prihatin, dan kami sangat serius dengan persoalan di Papua. Kami mohon agar mempertimbangkan tiga provinsi baru di Papua. Papua memiliki persoalan yang spesifik, sehingga membutuhkan penyelesaian yang spesifik pula,” pesan politisi asal dapil Papua Barat itu. (sf,mp), foto : jaka/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....