Komisi VIII DPR Pertanyakan Struktur RKA-KL 2018 Kemenag

14-09-2017 / KOMISI VIII

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang dilaksanakan Kamis (14/09/2017) memiliki makna strategis. Karena diharapkan dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama itu akan mampu memenuhi kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kehidupan keagamaan.

 

Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat memimpin raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, melalui pembahasan RKA-KL 2018 maka dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya mensukseskan pembangunan pemerintah, khususnya program pemerintah.

 

Oleh karena lanjut dia, secara garis besar ada tiga hal pokok yang mendasar yang memerlukan penjelasan dari Menteri Agama, yakni bagaimana struktur RKA-KL Kementerian Agama tahun 2018 dan dialokasikan untuk rencana program kerja apa saja sesuai tugas pokok tersebut.

 

Komisi VIII juga mempertanyakan program prioritas apa saja yang direncanakan oleh Kementerian Agama dalam anggaran tahun 2018, dan perlu adanya penjelasan apakah dalam menyusun program dan anggaran tahun 2018 terdapat program baru. inisiatif baru, atau program apa yang berkelanjutan.

 

Sebelumnya Ali sempat memaparkan bahwa agenda pembahasan rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI adalah mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) Kementerian Agama tahun anggaran 2018.

 

“Sesuai mekanisme dalam ketatanegaraan bahwa pembahasan RAPBN berdasarkan pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, yang merupakan salah satu ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah,” jelasnya.

 

Selain itu, mengadakan pembahasan dan mengajukan usulan penyempurnaan RAPBN. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian atau lembaga, serta menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud, kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. (dep,mp), foto : andri/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BNPB Didesak Sediakan Lahan Relokasi Bagi Korban Erupsi Sinabung
21-02-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendesak BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemerintah...
Pendamping PKH Harus Mendapat Bantuan APBD
20-02-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna prihatin atas terjadinya kesenjangan insentif untuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di...
Kinerja Aparat Hadapi Serangan Pemuka Agama Dinilai Lemah
19-02-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai, kinerja intelijen negara, baik Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Intelijen...
PKH Harus Sampai di Pelosok Negeri
19-02-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mempunyai moto, tidak boleh ada seorang pun masyarakat Indonesia yang tidak sejahtera. Wakil Ketua Komisi VIII...