Komisi VIII DPR Pertanyakan Struktur RKA-KL 2018 Kemenag

14-09-2017 / KOMISI VIII

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang dilaksanakan Kamis (14/09/2017) memiliki makna strategis. Karena diharapkan dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama itu akan mampu memenuhi kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kehidupan keagamaan.

 

Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat memimpin raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, melalui pembahasan RKA-KL 2018 maka dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya mensukseskan pembangunan pemerintah, khususnya program pemerintah.

 

Oleh karena lanjut dia, secara garis besar ada tiga hal pokok yang mendasar yang memerlukan penjelasan dari Menteri Agama, yakni bagaimana struktur RKA-KL Kementerian Agama tahun 2018 dan dialokasikan untuk rencana program kerja apa saja sesuai tugas pokok tersebut.

 

Komisi VIII juga mempertanyakan program prioritas apa saja yang direncanakan oleh Kementerian Agama dalam anggaran tahun 2018, dan perlu adanya penjelasan apakah dalam menyusun program dan anggaran tahun 2018 terdapat program baru. inisiatif baru, atau program apa yang berkelanjutan.

 

Sebelumnya Ali sempat memaparkan bahwa agenda pembahasan rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI adalah mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) Kementerian Agama tahun anggaran 2018.

 

“Sesuai mekanisme dalam ketatanegaraan bahwa pembahasan RAPBN berdasarkan pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, yang merupakan salah satu ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah,” jelasnya.

 

Selain itu, mengadakan pembahasan dan mengajukan usulan penyempurnaan RAPBN. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian atau lembaga, serta menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud, kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. (dep,mp), foto : andri/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...