Komisi XI Setujui Anggaran Kemenkeu 2018

05-10-2017 / KOMISI XI

 

Komisi XI akhirnya menyetujui pagui anggaran Kementerian Keuangan sebesar 45,6 triliun dalam RAPBN 2018. Anggaran 45,6 triliun tersebut terdiri dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp 19,8 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 118,3 triliun, Ditjen Anggaran sebesar Rp 154,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,4 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rl 3,3 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 144,02 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp 119,5 miliar.

 

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 872,9 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp 731,7 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 157,4 miliar.

 

Selain itu, Komisi XI juga menyetujui rencana pembiayaan investasi dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 62,05 triliun, yang terdiri dari Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 2,5 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) sebesar Rp 500 miliar, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 35,4 triliun.

 

Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Prakosa pun meminta Menteri Keuangan memastikan pembiayaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Dengan catatan bahwa Komisi XI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan investasi sesuai dengan aturan dan peruntukannya," jelasnya Rabu (04/10).

 

Komisi XI juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih efisien dalam penggunaan APBN Kemenkeu, terutama terkait anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018. (hs,mp) Foto :Andri/and


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
21-08-2019 / KOMISI XI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai konsep awal mulai disusun pada pertemuan konsultasi regional. Komisi XI DPR RI...
Komisi XI Setujui DIM RUU Bea Materai
21-08-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menyetujui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai. Pengesahan ini diambil saat rapat kerja...
RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
16-08-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah...
Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup Lima Tahun
02-08-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Nur Purnamasidi meminta Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta menuju...