Komisi XI Setujui Anggaran Kemenkeu 2018

05-10-2017 / KOMISI XI

 

Komisi XI akhirnya menyetujui pagui anggaran Kementerian Keuangan sebesar 45,6 triliun dalam RAPBN 2018. Anggaran 45,6 triliun tersebut terdiri dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp 19,8 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 118,3 triliun, Ditjen Anggaran sebesar Rp 154,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,4 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rl 3,3 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 144,02 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp 119,5 miliar.

 

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 872,9 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp 731,7 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 157,4 miliar.

 

Selain itu, Komisi XI juga menyetujui rencana pembiayaan investasi dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 62,05 triliun, yang terdiri dari Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 2,5 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) sebesar Rp 500 miliar, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 35,4 triliun.

 

Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Prakosa pun meminta Menteri Keuangan memastikan pembiayaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Dengan catatan bahwa Komisi XI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan investasi sesuai dengan aturan dan peruntukannya," jelasnya Rabu (04/10).

 

Komisi XI juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih efisien dalam penggunaan APBN Kemenkeu, terutama terkait anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018. (hs,mp) Foto :Andri/and


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masih Ada ‘Silo’ Antar Industri Keuangan dalam OJK
15-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan masih adanya mentalitas ‘silo’ antara industri keuangan dalam keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan...
Achmad Hatari Dukung Peningkatan DID Maluku Utara
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendukung peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kabupaten/ kota di Provinsi...
Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Cari Sensasi
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, hingga kini belum ada keputusanfinal mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau...
Temuan BPK Penting Bagi Penyelidikan Kasus Jiwasraya
10-01-2020 / KOMISI XI
Permasalahan yang melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, semakin mengarah ke titik...