Komisi IV DPR Berharap Revisi UU Karantina Dapat Segera Selesai

12-10-2017 / KOMISI IV
 
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo berharap revisi UU NO.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat segera diselesaikan dan disahkan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kordinasi Komisi IV DPR dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perwakilam Sekjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di ruang rapat Komisi IV, Senayan,Jakarta, Kamis (12/10).
 
 
"Pembahasan revisi Undang-undang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal satu hal yang masih belum menemukan kesepahaman antara DPR dan pemerintah,yakni tentang pembentukan Badan Nasional Karantina. Yakni badan khusus karantina yang berdiri sendiri, "ujar Edhy.
 
Edhy menambahkan selama ini Karantina hewan dan tumbuhan berada di dalam tiga instansi, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu menyulitkan dalam proses karantina masuknya hewan, ikan dan tumbuhan ke dalam negeri, mengingat tiga instansi tersebut tidak secara khusus menangani masalah karantina.
 
Oleh karena itu DPR mengusulkan agar karantina berada dalam satu pintu (lembaga atau badan) yang khusus menangani karantina. Dengan demikian karantina menjadi pihak terdepan dan utama dalam perlindungan terhadap hewan,ikan dan tumbuhan dalam negeri.
 
 
Sementara itu pemerintah tidak menyetujui hal terkait kelembagaan yang ada pada Bab 10 revisi undang-undang tersebut mengingat kewenangan pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Maka pengintegrasian kelembagaan tersebut diserahkan kepada Presiden.
 
Permasalahan penambahan anggaran sempat mencuat menyusul usulan pembentukan badan atau lembaga khusus karantina tersebut. Terkait hal itu, Edhy mengatakan bahwa penambahan anggaran merupakan sebuah konsekwensi logis dari pembentukan lembaga atau badan baru. Namun yang terpenting hewan dan tumbuhan dalam negeri terlindungi. Dan pada akhirnya ketahanan pangan dalam negeri pun ikut terlindungi, mengingat hewan dan tumbuhan menjadi dua sumber utama makanan pokok di Indonesia. (Ayu,mp), Foto: Kresno/ky

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Minta Kembalikan Program Rastra
07-12-2017 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk mengembalikan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018 menjadi program Rastra dengan...
Kasriyah Alokasikan 70 Alsintan Untuk Kelompok Tani Paser
07-12-2017 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hj Kasriyah mengalokasikan 70 unit alat mesin pertanian (Alsintan) kepada perwakilan Kelompok Tani (Poktan) Kabupaten...
Resolusi Kelapa Sawit Oleh Parlemen Uni Eropa Khianati Bangsa Indonesia
07-12-2017 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai ratifikasi resolusi kelapa sawit oleh Parlemen Eropa telah mengkhianati bangsa Indonesia. Hal...
Komisi IV Pertanyakan Data Lengkap Perusahaan Kelapa Sawit Tidak Miliki Plasma
06-12-2017 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (kanan) setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian,...