Komisi VI Setuju Rp. 3,5 Triliun Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2018

16-10-2017 / KOMISI VI

PENANDATANGANAN NASKAH PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DALAM RUU APBN TA 2018, foto : odji/hr

 

Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.534.508.009.000. Namun anggaran untuk membiayai 10 Program kerja pada Kementerian Perdagangan masih dinilai relatif kecil dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan jumlah ekspor produk dalam negeri.

 

Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, salah satu sektor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian Indonesia adalah bidang perdagangan. Sehingga pada waktu negara tidak bisa memompa atau meningkatkan sektor perdagangan maka otomatis perkapita kita juga akan rendah.

 

“Pagu anggaran ini dinilai tidak terlalu besar dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan ekspor dan menambah investor. Kurang maksimal  Rp. 3,5 T sangat kurang besar buat Kementerian Perdagangan,” kata Wakil Ketua Komisi VI .

 

Ada sekitar 10 program di kementerian perdagangan, tapi menurutnya Komisi VI selain lebih mementingkan revitalisasi pasar dan pembangunan-pembangunan pasar, Kementerian Perdagangan diminta juga harus bisa mendatangkan dan menarik investor ke dalam negari . 

 

Oleh karena itu. Komisi VI berharap perwakilan-perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan investor.  Selain itu juga bisa mendatangkan kepala-kepala daerah untuk ikut serta mengikuti pameran-pameran di luar negeri.

 

“Kami (Komisi VI) berharap dengan sektor perdagangan ini bisa meningkatkan sektor-sektor perdagangan yang berdampak kepada perekonomian kerakyatan,” kata Poltisi Partai Golongan Karya (F-PG) ini. 

 

Dia menontohkan soal pasar,  revitalisasinya kurang maksimal,  karena masih banyak yang belum terjangkau Kementerian Perdagangan.  Komisi VI telah minta anggaran revitalisasi pasar dibesarkan tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan anggarannya terbatas.

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sektor yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian dalam negeri antara lain perdagangan, koperasi,  dan perindustrian yang merupakan bidang kerja komisi VI. Tapi patut diketahui,  anggaran  mitra kerja Komisi VI dari 3 kementerian tidak sampai 10 T.  Kementerian Koperasi dan UKM 980 M, Kementerian Perdagangan 3,5 T, dan Kementerian Perindustrian 2,8 T.

 

“Artinya sektor ekonomi belum menjadi prioritas pada pemerintahan kita. Besar harapan  kementerian-kementerian yang untuk sektor perekonomian diberikan anggaran yang lebih,” ujarnya. (as,mp).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar
16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial...
Perbankan Himbara Harus Segera Selesaikan Policy Korban Bencana
09-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta agar seluruh Perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)...
Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal
08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat...
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...