Komisi VI Setuju Rp. 3,5 Triliun Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2018

16-10-2017 / KOMISI VI

PENANDATANGANAN NASKAH PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DALAM RUU APBN TA 2018, foto : odji/hr

 

Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.534.508.009.000. Namun anggaran untuk membiayai 10 Program kerja pada Kementerian Perdagangan masih dinilai relatif kecil dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan jumlah ekspor produk dalam negeri.

 

Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, salah satu sektor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian Indonesia adalah bidang perdagangan. Sehingga pada waktu negara tidak bisa memompa atau meningkatkan sektor perdagangan maka otomatis perkapita kita juga akan rendah.

 

“Pagu anggaran ini dinilai tidak terlalu besar dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan ekspor dan menambah investor. Kurang maksimal  Rp. 3,5 T sangat kurang besar buat Kementerian Perdagangan,” kata Wakil Ketua Komisi VI .

 

Ada sekitar 10 program di kementerian perdagangan, tapi menurutnya Komisi VI selain lebih mementingkan revitalisasi pasar dan pembangunan-pembangunan pasar, Kementerian Perdagangan diminta juga harus bisa mendatangkan dan menarik investor ke dalam negari . 

 

Oleh karena itu. Komisi VI berharap perwakilan-perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan investor.  Selain itu juga bisa mendatangkan kepala-kepala daerah untuk ikut serta mengikuti pameran-pameran di luar negeri.

 

“Kami (Komisi VI) berharap dengan sektor perdagangan ini bisa meningkatkan sektor-sektor perdagangan yang berdampak kepada perekonomian kerakyatan,” kata Poltisi Partai Golongan Karya (F-PG) ini. 

 

Dia menontohkan soal pasar,  revitalisasinya kurang maksimal,  karena masih banyak yang belum terjangkau Kementerian Perdagangan.  Komisi VI telah minta anggaran revitalisasi pasar dibesarkan tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan anggarannya terbatas.

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sektor yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian dalam negeri antara lain perdagangan, koperasi,  dan perindustrian yang merupakan bidang kerja komisi VI. Tapi patut diketahui,  anggaran  mitra kerja Komisi VI dari 3 kementerian tidak sampai 10 T.  Kementerian Koperasi dan UKM 980 M, Kementerian Perdagangan 3,5 T, dan Kementerian Perindustrian 2,8 T.

 

“Artinya sektor ekonomi belum menjadi prioritas pada pemerintahan kita. Besar harapan  kementerian-kementerian yang untuk sektor perekonomian diberikan anggaran yang lebih,” ujarnya. (as,mp).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Nilai Ceko Pasar Potensial Bagi Indonesia
17-04-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai bahwa Republik Ceko akan menjadi salah satu mitra yang sangat potensial...
Langkah Pemerintah Bangun Industri Mobil Listrik Dinilai Tepat
09-04-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cukup tepat memimpin pembangunan industri mobil bertenaga listrik....
Komisi VI Dukung Pemerintah Tingkatkan Ekonomi Indonesia
04-04-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganindito meyakini bahwa komisi yang dipimpinnya akan terus mendukung upaya pemerintah melalui berbagai...
Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
03-04-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara...