Komisi VI Setuju Rp. 3,5 Triliun Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2018

16-10-2017 / KOMISI VI

PENANDATANGANAN NASKAH PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DALAM RUU APBN TA 2018, foto : odji/hr

 

Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.534.508.009.000. Namun anggaran untuk membiayai 10 Program kerja pada Kementerian Perdagangan masih dinilai relatif kecil dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan jumlah ekspor produk dalam negeri.

 

Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, salah satu sektor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian Indonesia adalah bidang perdagangan. Sehingga pada waktu negara tidak bisa memompa atau meningkatkan sektor perdagangan maka otomatis perkapita kita juga akan rendah.

 

“Pagu anggaran ini dinilai tidak terlalu besar dibandingkan kepentingan untuk meningkatkan ekspor dan menambah investor. Kurang maksimal  Rp. 3,5 T sangat kurang besar buat Kementerian Perdagangan,” kata Wakil Ketua Komisi VI .

 

Ada sekitar 10 program di kementerian perdagangan, tapi menurutnya Komisi VI selain lebih mementingkan revitalisasi pasar dan pembangunan-pembangunan pasar, Kementerian Perdagangan diminta juga harus bisa mendatangkan dan menarik investor ke dalam negari . 

 

Oleh karena itu. Komisi VI berharap perwakilan-perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan investor.  Selain itu juga bisa mendatangkan kepala-kepala daerah untuk ikut serta mengikuti pameran-pameran di luar negeri.

 

“Kami (Komisi VI) berharap dengan sektor perdagangan ini bisa meningkatkan sektor-sektor perdagangan yang berdampak kepada perekonomian kerakyatan,” kata Poltisi Partai Golongan Karya (F-PG) ini. 

 

Dia menontohkan soal pasar,  revitalisasinya kurang maksimal,  karena masih banyak yang belum terjangkau Kementerian Perdagangan.  Komisi VI telah minta anggaran revitalisasi pasar dibesarkan tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan anggarannya terbatas.

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sektor yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian dalam negeri antara lain perdagangan, koperasi,  dan perindustrian yang merupakan bidang kerja komisi VI. Tapi patut diketahui,  anggaran  mitra kerja Komisi VI dari 3 kementerian tidak sampai 10 T.  Kementerian Koperasi dan UKM 980 M, Kementerian Perdagangan 3,5 T, dan Kementerian Perindustrian 2,8 T.

 

“Artinya sektor ekonomi belum menjadi prioritas pada pemerintahan kita. Besar harapan  kementerian-kementerian yang untuk sektor perekonomian diberikan anggaran yang lebih,” ujarnya. (as,mp).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...