Anggaran Terbatas, Komisi VI Harapkan Mitra Kerja Berkinerja Baik

17-10-2017 / KOMISI VI

 

Komisi VI DPR RI secara objektif melihat bahwa politik anggaran belum berubah, komitmen pemerintah dalam menggerakan sektor riil dirasa masih rendah.  Ini tercermin dari alokasi anggaran pada mitra Komisi VI, belum mencukupi kebutuhan untuk bergerak secara maksimal menggerakan perekonomian. 

 

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno menjelaskan Komisi VI telah menyetujui Pagu Anggaran empat mitra kerjanya,  yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Sandardisasi Nasional (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya walaupun dengan alokasi anggaran yang terbatas, diharapkan mitra kerja tetap berkinerja baik.

 

“Mitra Komisi VI hampir semua adalah sektor yang terkait menggerakan perekonomian masyarakat. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang dipesankan kepada mitra kerja adalah alokasi anggaran betul-betul dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan peningkatan kinerja,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

 

Patut diketahui, Komisi VI telah menyetujui Pagu Anggaran dalam RUU Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 2.046.159.5333.000, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp 224.864.020.000, BSN Rp 182.465.697.000, dan KPPU Rp 134.795.052.000.

 

Teguh membenarkan bahwa mita kerja Komisi VI ini telah mengajukan usulan penambahan anggaran, tapi setelah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan,  dihadapkan pada anggaran yang sedemikian terbatas. Hal ini disebabkan karena penerimaan negara dari sektor pajak, dan lifting minyak tidak seperti apa yang diharapkan, sehingga terjadi defisit penerimaan negara, dan mau tidak mau harus ditambal dengan berhutang. 

 

“Kita tidak mau ketika berhutang digunakan untuk pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada kinerja dari masing-masing lembaga tersebut. Jadi kami sampaikan usulan tambahan sesudah dilakukan sinkronisasi di Badan Anggaran bahwa harapan mereka untuk ada kenaikan ada tambahan anggaran ini belum bisa dipenuhi pada rencana APBN 2018,” ungkapnya, politisi PAN ini. (as/sc) foto : Naefuroji/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...