Aria Bima Minta Kesejahteraan Seluruh Karyawan di Lingkungan DPR Diperhatikan

17-10-2017 / KOMISI VI
Aria Bima memberikan instruksi kepada pimpinan DPR RI tentang kesejahteraan karyawan Setjen DPR RI, Selasa (17/10). foto: Jayadi/Jy
 
Institusi kerja dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan adalah asset karena tanpa adanya sumber daya manusia maka institusi kerja tidak akan bisa berjalan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya institusi kerja sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu, dan kemampuan yang mereka miliki sendiri. 
 
 
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta kepada Kesekjenan DPR RI dan BURT agar memperhatikan kesejahteraan para karyawan di lingkungan DPR RI. "Untuk karyawan di lingkungan sekitar DPR, mohon antara gaji dan tunjungan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya diperhatikan. Mulai dari Pamdal, cleaning service hendaknya mendapat gaji yang layak sesuai standar kemanusiaan," tandas Aria dalam rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Selasa (17/10/2017). 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan, bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, peningkatan kesejahteraan yang dia maksud seharusnya bisa dimulai di dalam lingkungan yang terdekat. "Yang masih outsourcing, kesehatan juga sulit masuk ke klinik kita. Ini di lingkaran kita yang memperjuangkan berbagai hal berkenaan dengan kesejahteraan rakyat," papar Aria. 
 
 
Seyogyanya kebutuhan dan kesejahteraan karyawan menjadi perhatian, tidak selayaknya tuntutan kewajiban dengan berbagai macam beban pekerjaan tidak sebanding dengan apresiasi yang didapat. Begitu pula dengan karyawan jangan hanya menuntut hak mereka tetapi pekerjaan dan tanggung jawab sebagai karyawan tidak diselesaikan. (eko,mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...