Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll

17-10-2017 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi terkait pekerja di Jasa Marga setelah adanya E-Toll, Selasa (17/10) foto: Jayadi/Jy
 
Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam Rapat paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Nizar mengatakan, Fraksi partai Gerindra telah menerima beberapa aspirasi masyarakat, antara lain masalah e-toll dan juga mengenai pekerja di Jasa Marga.
 
 
"Undang-undang mata uang kita yakni Undang_Undang Nomor 7 Tahun 2011 sampai hari ini belum dicabut, padahal menurut Undang-Undang itu alat transaksi yang sah di republik ini adalah dengan memakai mata uang Rupiah. Namun prakteknya sekarang, dengan adanya peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan dengan e-money atau membayar tol dengan e-toll, jelas prakteknya menyalahi terhadap peraturan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," ujarnya.
 
 
Nizar juga menyatakan bahwa sampai hari ini, kalau ingin melakukan pembayaran  tol harus memakai kartu plastik, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, tidak ada satu pasalpun yang mengatur  hal tersebut. Dengan,diterapkan e-toll secara serentak, maka dikhawatirkan akan ada PHK besar-besaran akibat, yakni sekitar 20 ribu orang.
 
 
"Kita menerima aspirasi itu, maka kita sampaikan di forum yang terhormat ini, agar pemerintah juga memikirkan dengan adanya e-toll itu selain regulasinya menyalahi terhadap aturan undang-undang tentang mata uang, hal ini juga akan menimbulkan PHK yang lebih banyak lagi. Saya berharap kepada Pimpinan DPR untuk  menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah, karena kita membangun infrastruktur ini agar  bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia, dan saya juga berharap supaya tidak terjadi PHK terhadap pekerja penjaga gardu jalan tol yang ada," pungkasnya. (dep,mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan
18-06-2020 / PARIPURNA
Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga...
Hentikan Genosida terhadap Falun Dafa
18-06-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan...
Penetapan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi diliputi Ketidakpastian
18-06-2020 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni...
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM
16-06-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan...