Implementasi E-Toll Tanpa PHK Karyawan

17-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Jayadi/od.
 
Kebijakan pemerintah tentang penggunaan e-Toll dalam transaksi pembayaran panggunaan jalur bebas hambatan menuai evaluasi dari DPR, salah satunya Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan penerapan e-Toll dipersilahkan namun dia menegaskan jangan sampai ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
 
 
"E-Toll silahkan dilaksanakan tanpa harus PHK karyawan. Itu penting. Dan BUMN-BUMN yang melaksanakan dalam wacana tidak akan ada PHK," tandas Aria dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (17/10/2017). 
 
 
Meskipun demikian dia menyampaikan sikap dukungannya pada kebijakan ini. Karena prinsipnya penggunakan metode pembayaran e-Toll di setiap ruas jalan tol adalah untuk memperbaiki pelayanan dan mengurai antrian kendaraan saat pembayaran. "Kita mengalami sekian tahun hal yang tidak beres pada soal tiketing pada pintu tol maupun keluar pintu tol," ujar Aria. 
 
 
Namun pada masa-masa transisi saat ini, dari pembayaran uang kes ke e-Toll, Aria mengharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ada para pekerja tiketing yang merasa terancam kehilangan pekerjaan maka BUMN atau perusahaan yang berkewajiban agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. 
 
 
Politisi dari F PDI Perjuangan ini juga menyampaikan jangan sampai pihak perbankan yang mengelola kartu pembayaran tersebut tidak membebani biaya yang berlebih kepada para pengguna e-Toll. "Saya mendukung pelaksanaan e-Toll dengan catatan tadi," ujar Aria. (eko,mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar
16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial...
Perbankan Himbara Harus Segera Selesaikan Policy Korban Bencana
09-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta agar seluruh Perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)...
Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal
08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat...
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...