Implementasi E-Toll Tanpa PHK Karyawan

17-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Jayadi/od.
 
Kebijakan pemerintah tentang penggunaan e-Toll dalam transaksi pembayaran panggunaan jalur bebas hambatan menuai evaluasi dari DPR, salah satunya Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan penerapan e-Toll dipersilahkan namun dia menegaskan jangan sampai ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
 
 
"E-Toll silahkan dilaksanakan tanpa harus PHK karyawan. Itu penting. Dan BUMN-BUMN yang melaksanakan dalam wacana tidak akan ada PHK," tandas Aria dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (17/10/2017). 
 
 
Meskipun demikian dia menyampaikan sikap dukungannya pada kebijakan ini. Karena prinsipnya penggunakan metode pembayaran e-Toll di setiap ruas jalan tol adalah untuk memperbaiki pelayanan dan mengurai antrian kendaraan saat pembayaran. "Kita mengalami sekian tahun hal yang tidak beres pada soal tiketing pada pintu tol maupun keluar pintu tol," ujar Aria. 
 
 
Namun pada masa-masa transisi saat ini, dari pembayaran uang kes ke e-Toll, Aria mengharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ada para pekerja tiketing yang merasa terancam kehilangan pekerjaan maka BUMN atau perusahaan yang berkewajiban agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. 
 
 
Politisi dari F PDI Perjuangan ini juga menyampaikan jangan sampai pihak perbankan yang mengelola kartu pembayaran tersebut tidak membebani biaya yang berlebih kepada para pengguna e-Toll. "Saya mendukung pelaksanaan e-Toll dengan catatan tadi," ujar Aria. (eko,mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...