Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi Terkait Menteri BUMN

17-10-2017 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo minta Pimpinan DPR dan Presiden segera mencarikan solusi polemik yang mengakibatkan Menteri BUMN tidak bisa hadir dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR. Harus ada solusi yang cepat, karena  hal ini mengganggu tata kelola kenegaraan, hasil-hasil rapat kerja pun tidak dapat langsung direspon walaupun menteri yang mewakili melaporkannya kepada Presiden.

 

“Komisi VI telah melakukan pengiriman surat kepada Pimpinan DPR melalui mekanisme yang berlaku dan  juga menyurati Presiden terkait solusi mengenai masalah ini,” katanya, usai ditundanya kembali agenda Raker Komisi VI dengan agenda  membahas Pagu Anggaran Kementerian BUMN  Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

 

Sudah dua  tahun hal ini berlangsung, sambungnya, banyak pembicaraan penting tertunda yang membahas antara lain tentang Penyertaan Modal Negara, holding, perubahan Undang-Undang tentang BUMN, ataupun penugasan BUMN.

 

“Hal ini juga akan mengganggu tugas-tugas DPR di Komisi VI, pengawasan menjadi tidak bisa maksimal. Walaupun ada menteri yang ditunjuk mewakili, tapi kan menteri itu sibuk dengan kementeriannya sendiri yang sudah kompleks juga masalah dan tantangannya,” ujar poltisi Partai Demokrat ini.

 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, ini satu persoalan yang sudah lama dirasakan Komisi VI, dimana tidak bisa Rapat Kerja dengan Menteri BUMN secara langsung.

 

Menurutnya Komisi VI telah menyurati Pimpinan DPR dua kali, juga telah mengkomunikasikannya agar hal ini tidak berlarut-larut karena pada akhirnya pengawasan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian menjadi pincang dan tidak bisa maksimal.

 

“Kita (Komisi VI) harapkan dalam waktu dekat nantinya ada kebijakan dari pimpinan DPR untuk kemudian membawa ke Bamus DPR yang akan ditindaklanjuti dalam Sidang Paripurna DPR sehingga larangan untuk melakukan Raker dengan Menteri definitif ini bisa segera dicabut,”  tegas politisi PAN ini. (as/sc) foto : Naefuroji

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...