Komisi VI Setujui Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

19-10-2017 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal (kanan) saat Raker dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (19/10). foto : oji/and
 
 
Komisi VI DPR menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organization) untuk dibawa pada Rapat Bamus untuk disetujui di Rapat Paripurna mendatang. 
 
"Apakah kita dapat menyetujui perubahan atau ratifikasi, pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan,"tanya Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal kepada peserta Rapat. Kemudian dijawab "setuju,"oleh seluruh peserta Rapat, akhirnya Pimpinan mengetok palu sebagai tanda persetujuan. 
 
Menurut Hekal, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Internasional, kita terikat dalam sistem perdagangan yang melibatkan negara lain. 
 
"Semua tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada,"papar aHekal saat Raker dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (19/10) sore.
 
Dalam raker tersebut juga menyimpulkan, Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM, menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Marrakesh, mengenai Pembentukan Organisasi Perdangan Dunia untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 
"Hasil pembahasan RUU ini selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Musyawarah DPR RI untuk dijadwalkan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujar Hekal.
 
Hekal menambahkan, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. 
 
Dalam skala nasional, lanjutnya, yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Masalah perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya di bidang produk non-migas. (eko).

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...