Komisi VI Setujui Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

19-10-2017 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal (kanan) saat Raker dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (19/10). foto : oji/and
 
 
Komisi VI DPR menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organization) untuk dibawa pada Rapat Bamus untuk disetujui di Rapat Paripurna mendatang. 
 
"Apakah kita dapat menyetujui perubahan atau ratifikasi, pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan,"tanya Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal kepada peserta Rapat. Kemudian dijawab "setuju,"oleh seluruh peserta Rapat, akhirnya Pimpinan mengetok palu sebagai tanda persetujuan. 
 
Menurut Hekal, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Internasional, kita terikat dalam sistem perdagangan yang melibatkan negara lain. 
 
"Semua tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada,"papar aHekal saat Raker dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (19/10) sore.
 
Dalam raker tersebut juga menyimpulkan, Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM, menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Marrakesh, mengenai Pembentukan Organisasi Perdangan Dunia untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 
"Hasil pembahasan RUU ini selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Musyawarah DPR RI untuk dijadwalkan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujar Hekal.
 
Hekal menambahkan, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. 
 
Dalam skala nasional, lanjutnya, yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Masalah perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya di bidang produk non-migas. (eko).

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...