Sering Tumpang Tindih Program Departemen, Provinsi dan Kabupaten

23-10-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Odjie/od

 

Terkait masalah anggaran, seringkali ditemukan tumpang tindih program, baik antar Departemen, maupun antara anggaran Departemen dengan Provinsi, atau juga antara Departemen dengan Kabupaten. Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian.

 

“Saya melihat pihak itu-itu saja yang mendapatkan, karena hanya mereka yang mengerti cara membuat proposal, mengerti tentang lobi, dan sebagainya. Ini perlu disampaikan oleh Menteri dalam sidang Kabinet, tentang pentingnya pendataan yang bagus di BPS, mana yang sudah mendapatkan program dan mana yang belum,” ujar Gde Sumarjaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

 

Ia mengaku sudah lebih dari 5 tahun dirinya berbicara mengenai masalah tersebut. Sehingga akhirnya tujuan untuk membantu dan mendorong itu hanya segitu saja, tidak melahirkan pelaku baru lagi. Menurutnya hal itu yang akan menjadi konsen kedepan. Bappenas sebagai badan pengatur anggaran perlu diingatkan, mana yang namanya overlapping antara Departemen, Provinsi, dan Kabupaten.

 

“Bahkan yang lucu lagi, di Provinsi banyak sekali menyontek program yang ada di Departemen. Hanya nama dan anggarannya yang berbeda. Ini perlu menjadi pemikiran kedepan, supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih program, baik antara Departemen dengan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten, atau Departemen dengan Kabupaten,” tuturnya. (dep,mp) Foto : Oji


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...