Sering Tumpang Tindih Program Departemen, Provinsi dan Kabupaten

23-10-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Odjie/od

 

Terkait masalah anggaran, seringkali ditemukan tumpang tindih program, baik antar Departemen, maupun antara anggaran Departemen dengan Provinsi, atau juga antara Departemen dengan Kabupaten. Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian.

 

“Saya melihat pihak itu-itu saja yang mendapatkan, karena hanya mereka yang mengerti cara membuat proposal, mengerti tentang lobi, dan sebagainya. Ini perlu disampaikan oleh Menteri dalam sidang Kabinet, tentang pentingnya pendataan yang bagus di BPS, mana yang sudah mendapatkan program dan mana yang belum,” ujar Gde Sumarjaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

 

Ia mengaku sudah lebih dari 5 tahun dirinya berbicara mengenai masalah tersebut. Sehingga akhirnya tujuan untuk membantu dan mendorong itu hanya segitu saja, tidak melahirkan pelaku baru lagi. Menurutnya hal itu yang akan menjadi konsen kedepan. Bappenas sebagai badan pengatur anggaran perlu diingatkan, mana yang namanya overlapping antara Departemen, Provinsi, dan Kabupaten.

 

“Bahkan yang lucu lagi, di Provinsi banyak sekali menyontek program yang ada di Departemen. Hanya nama dan anggarannya yang berbeda. Ini perlu menjadi pemikiran kedepan, supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih program, baik antara Departemen dengan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten, atau Departemen dengan Kabupaten,” tuturnya. (dep,mp) Foto : Oji


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...