PMN untuk KAI Harus Ditolak

25-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra) interupsi dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani. Foto:Kresno
 
 
Masuknya pos anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam RAPBN 2018 harus ditolak, karena Komisi VI DPR RI tak menyepakati itu. Apalagi, PMN tahun 2015 untuk KAI sampai sekarang belum digunakan sama sekali.
 
 
Demikian diingatkan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10/2017). Di hadapan Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan tegas Bambang menyatakan, PMN KAI dalam RAPBN 2018 harus dibatalkan.
 
 
“Mengapa sekarang minta lagi untuk kepentingan yang tidak jelas,” ucap Anggota F-Gerindra ini. Komisi VI, ungkap Bambang, pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN yang diwakili Menteri Perindustrian telah sepakat menolak. Dan keputusan mengenai alokasi anggaran para mitra kerja ada di komisi masing-masing.
 
 
Pada bagian lain, masih dalam interupsinya, Bambang juga menyorot 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang hingga kini tak pernah dievaluasi sejauh mana efektifitas dan keberhasilannya. Padahal Jokowi saat yang sama juga sudah menargetkan 7 persen angka pertumbuhan ekonomi.
 
 
Harusnya dengan 15 paket kebijakan itu bisa mengejar target atau setidaknya mendekati 7 persen. Faktanya, sulit mengejar pertumbuhan dan hanya berkutat di angka 5 persen saja. Paket kebijakan ini, aku Bambang bagus, tapi sayangnya tidak disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan aparatur di bawahnya, termasuk Pemda-Pemda. (mh,mp)/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani
18-01-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga...
KKP Dituntut Fokus pada Produksi Ikan
18-01-2018 / KOMISI VI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki fokus kewajiban pada tugas pokoknya, yaitu sebagai penanggung jawab utama sektor perikanan dari hulu...
Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli
10-01-2018 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain...
Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras
09-01-2018 / KOMISI VI
Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga...