PMN untuk KAI Harus Ditolak

25-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra) interupsi dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani. Foto:Kresno
 
 
Masuknya pos anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam RAPBN 2018 harus ditolak, karena Komisi VI DPR RI tak menyepakati itu. Apalagi, PMN tahun 2015 untuk KAI sampai sekarang belum digunakan sama sekali.
 
 
Demikian diingatkan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10/2017). Di hadapan Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan tegas Bambang menyatakan, PMN KAI dalam RAPBN 2018 harus dibatalkan.
 
 
“Mengapa sekarang minta lagi untuk kepentingan yang tidak jelas,” ucap Anggota F-Gerindra ini. Komisi VI, ungkap Bambang, pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN yang diwakili Menteri Perindustrian telah sepakat menolak. Dan keputusan mengenai alokasi anggaran para mitra kerja ada di komisi masing-masing.
 
 
Pada bagian lain, masih dalam interupsinya, Bambang juga menyorot 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang hingga kini tak pernah dievaluasi sejauh mana efektifitas dan keberhasilannya. Padahal Jokowi saat yang sama juga sudah menargetkan 7 persen angka pertumbuhan ekonomi.
 
 
Harusnya dengan 15 paket kebijakan itu bisa mengejar target atau setidaknya mendekati 7 persen. Faktanya, sulit mengejar pertumbuhan dan hanya berkutat di angka 5 persen saja. Paket kebijakan ini, aku Bambang bagus, tapi sayangnya tidak disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan aparatur di bawahnya, termasuk Pemda-Pemda. (mh,mp)/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...