PMN untuk PT KAI Melanggar Aturan

26-10-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat diwawancarai setelah rapat paripurna, (Foto : Andri).

 

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diselundupi oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal PMN kepada PT KAI sebesar tiga triliun enam ratus miliar rupiah sudah jelas-jelas ditolak pada kesimpulan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN RI atau yang mewakili, pada 23 Oktober lalu. 

 

Bambang menjelsakan, Komisi VI yang berkewenangan membahas PMN, jika Komisi VI menolak maka proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Karena keputusan komisi berkekuatan hukum, maka seharusnya PMN kepada PT KAI tidak masuk dalam APBN 2018. 

 

"Lah tau-tau kok malah muncul lagi, di rincian postur anggaran, maka tadi kami dari Komisi VI melakukan protes dan penolakan. Karena keputusan anggaran mitra itu ditentukan, diputuskan oleh komisi. Jadi tidak boleh di komisi sudah diputuskan A di Banggar atau di Pemerintah diputuskan beda. Berarti ini melanggar undang-undang, karena yang melindungi kewenangan komisi ini adalah Undang-Undang MD3, dan juga ada Keputusan MKD, Komisi VI yang berkewajiban membahas PMN," papar Bambang saat diwawancarai sesaat setelah rapat paripurna, Rabu (25/10/2017). 

 

Menurut Bambang, Komisi VI yang diwakili oleh 10 Fraksi sudah menolak PNM untuk PT KAI, tapi anehnya ketika masuk di Banggar dan di Paripurna PMN justru masuk lagi. "Jadi ini gak benar, makanya ditolak oleh seluruh anggota yang ada di Komisi VI, yang diwakili masing-masing fraksi itu semuanya menolak. 10 farksi menolak termasuk Fraksi PDI P," ungkapnya. 

 

Menurut Bambang, Komisi VI selalu berpikiran anggaran harus bisa betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan kalau memang mau dicantumkan dalam postur APBN 2018, maka harus dibahas ulang untuk disahkan. "Selaku Komisi VI, kami menekankan untuk dicabut dulu, dan dibahas ulang. Jadi seharusnya tidak boleh menjadi undang-undang dulu, dicoret dari APBN 2018, itu melanggar undang-undang," tandas Bambang. 

 

Penolakan PMN ini sangat beralasan karena pada PMN 2015 sebesar 2 triliun rupiah belum terserap. Bambang merasa prihatin, pada kondisi perekonomian negara yang tidak baik malah justru diberikan beban untuk penyertaan modal negara. 

 

"Alasan yang kedua adalah kita ini dalam kondisi short fall, atau kesulitan anggaran pendapatan, dari sisi perpajakan dan sebagainya, sehingga utang kita pasti akan bertambah di akhir tahun ini. Bertambah kurang lebih sekitar 200 triliun," jelas Bambang. (eko/sc),


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar
16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial...
Perbankan Himbara Harus Segera Selesaikan Policy Korban Bencana
09-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta agar seluruh Perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)...
Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal
08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat...
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...