DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945

13-11-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR/Korkesra Fahri Hamzah, mengatakan dalam rilisnya "untuk memperkuat cabang-cabang dan kekuasaan yang ada di tanah air, perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamandemen UUD 1945 yang ke-lima." Foto:Iwan Armanias/iw

 

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandang perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamandemen UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.

 

Demikian disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR saat menerima laporan tim reformasi parlemen dan manajemen blue print modernisasi DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

 

Fahri mengatakan meski UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, Presiden sebagai kepala negara harus berani mengajak parlemen untuk mengamendeman yang ke lima.

 

"Memang kalau presiden berani, harus berani mengundang kita untuk mengamendemen UUD 45. Meski sudah diamandemen empat kali, tapi dalam dinamikanya tidak berkali-kali, sebetulnya itu baru amandemen sekali," kata Fahri dalam rilis yang diterima Parlementaria.

 

Fahri melanjutkan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kabar di kabinet, seharusnya sudah bisa merangkum kebutuhan atas amandemen UUD 1945 yang ke-lima. Sehingga, cabang-cabang kekuasaan yang ada semakin kuat.

 

"Setelah amandemen terakhir 2003, sekarang ini sudah 14 tahun, seharusnya seorang presiden atau kabinet yang punya pandangan kamar yang solid dan punya kekuasaan eksekutif, sudah bisa merangkum keseluruhan dari pada keseluruhan amandemen kelima, sehingga dasar dari cabang-cabang kekuasaan kita itu kuat," terangnya.

 

Misalnya, kata Fahri, Dewan Perakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara yang tidak memiliki kewenangan memadai. Padahal, tradisi senat di Indonesia bersumber dari fakta bahwa Indonesia pernah menganut sistem federasi.

 

"DPD misalnya bagaimana dia diletakkan sebagai lembaga, tapi kewenangan tidak diberikan secara memadai, sehingga DPD itu seperti ngambang. Ini seharusnya diperkuat, dia ini sebagai apa," jelas Fahri.

 

Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota kongres Amerika Serikat David Price, Fahri  juga menyampaikan harapannya agar desain reformasi parlemen Indonesia lebih baik ke depan. Hal itu dalam rangka memperkuat fungsi DPR RI.

 

"Tim Reformasi DPR merencanakan pemecahan UU MD3 menjadi setidaknya Empat UU. Diantaranya, UU DPR, UU DPD dan UU MPR. Dan juga UU tentang Kawasan Legislatif," kata Fahri di Washington DC, Kamis (2/11).(ann/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
New Zealand Perkuat Kerja Sama Eksplorasi Geothermal
18-01-2018 / PIMPINAN
New Zealand sebagai negara yang pemanfaatan geothermalnya (panas bumi) mencapai 60 persen, ingin terus memperkuat kerja sama eksplorasi geothermal dengan...
Tahun Politik, Prolegnas Prioritas Masih Menjadi Tugas DPR bersama Pemerintah
16-01-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai pelantikannya mengingatkan Prolegnas Prioritas masih menjadi tugas utama DPR bersama pemerintah meskipun akan disibukkan...
Peran Bulog Harus Ditingkatkan Atasi Defisit Beras
15-01-2018 / PIMPINAN
Peran dan kapasitas Badan Urusan Logistik (Bulog) harus ditingkatkan untuk atasi defisit beras yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia....
Kapasitas Produksi Sangat Besar, Mestinya Tak Perlu Impor Beras
15-01-2018 / PIMPINAN
[Wakil Ketua DPR/Korkesra Fahri Hamzah saat konprensi pers, foto : iw/hr. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi pernyataan Gubernur Sulawesi...