Fahri Hamzah Yakin Polri Bisa tangani Korupsi

14-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Pansus Angket Apa Lagi?’ bersama Anggota Pansus Angket KPK sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (14/11/2017). Foto: Andri/and.

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Negara pun harus mempunyai sikap terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi dasar filsafat hukum dan kepastian hukum.

 

Menurutnya, banyak pemimpin dunia memuji kerja Polri dan pertumbuhan dari kultur Kepolisian RI yang keluar dari ABRI, lalu kemudian membangun institusi penegakan hukum sipil sesuai dengan amandemen konstitusi. Kemudian 15 tahun setelah amandemen konstitusi telah mentransfer dirinya menjadi kekuatan penegakan hukum sipil yang luar biasa dan canggih.

 

“Jadi kalau saya merem, polisi sudah bisa, disuruh kerja apapun, polisi itu sudah bisa. Polisi kita itu harus segera dikasih tahu kepada masyarakat bahwa polisi kita itu polisi kelas dunia,” katanya, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

 

Fahri mengutarakan pekerjaan Kepolisian menurutnya tidak dapat dinilai gampang dan jarang dipuji, seperti menyelamatkan nyawa orang dan sebagainya, semua dikerjakan. Mulai orang beranak sampai terorisme. “Jadi polisi kita ini harus diapresiasi dan kalau sekedar untuk memberantas korupsi sudah jago. Kasih aja ke kepolisian,” paparnya.

 

Selanjutnya, dia menyarankan Kepolisian segera membentuk unit khusus penindakan tindak pidana korupsi yang dapat bekerja di seluruh penjuru tanah air.

 

“Dia (Polri) cuman perlu punya unit saja. Dan saya usulkan unit itu jangan terlalu berbeda dengan direktorat yang sudah ada sekarang. Tapi ditingkatkan statusnya, personilnya ditambah, supaya dia bisa ada di seluruh Indonesia, sehingga efek kedisiplinan kepada masyarakat kita itu luas,” paparnya.

 

Tata cara kerja dari unit tersebut haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fahri menerangkan proses penegakan hukumnya pro-justicia itu harus melalui proses penegakan hukum yang ada di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apalagi sebentar lagi sudah akan ada KUHP dan KUHAP.

 

“Ya sudahlah, bukunya harus satu. Kitap Undang-Undangnya harus satu. Aparatnya satu. Itu yang memenuhi syarat pasal 27 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” tegasnya.

 

Kemudian Fahri menekankan, negara harus punya satu sikap dengan hukum, harus memenuhi dasar-dasar filsafat hukum, dan kepastian hukum  harus ada. Caranya pembahasanan antara Presiden, Kepolisian, Menteri PAN RB dan Kementerian Keuangan.

 

"Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, kita harus percaya, kita tidak punya pilihan, kalau tidak percaya sama polisi mau percaya sama siapa. Kita harus percaya kepada lembaga ini," tandasnya. (as/sc).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...
Pentingnya Pendidikan Politik pada Kaum Milenial
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap parlemen ke depan banyak diisi oleh generasi muda. Karenanya, sangat diperlukan pendidikan politik secara...
Ketua DPR Minta Pelaku Perdagangan Perempuan Dihukum Berat
20-09-2018 / PIMPINAN
Praktik perdagangan manusia ke China, khususnya perempuan terungkap. Sejauh ini diketahui ada 16 perempuan yang dijual ke China. Korban diiming-imingi...
DPR Minta Mendag dan Dirut Bulog Beri Ketenangan pada Masyarakat
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi IV DPR RI dan Komisi VI DPR RI untuk mengundang Menteri Perdagangan dan...