Tiga Hal Diingatkan Komisi X Dalam Pelaksanaan UNBK

15-11-2017 / KOMISI X
Ketua Tim Kunker Komisi X, Ferdiansyah bertemu dengan PLT Walikota Cilegon, Edi Ariadi (13/11). Foto: Kresno/km

 

Ada tiga hal yang menjadi perhatian Komisi X DPR dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pertama SDMnya, baik itu pelaksana, operator komputer atau perangkat itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan komputer dan ketiga mengenai ketersediaan listrik dan internet.

 

Hal itu dikatakan Ferdiansyah, Ketua Tim Kunker Komisi X dalam pertemuannya dengan PLT Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Senin (13/11) lalu di Pendopo Gubernur Banten.

 

"Alhamdulillah Kemendikbud sampai sekarang masih menggunakan sistem offline dan kami juga mempertahan itu dan berharap supaya pelaksanaan UNBK ini jangan online. Pasalnya, wilayah Indonesia termasuk Banten ini banyak lembahnya yang punya konsekuensi tidak terdapatnya signal di wilayah tersebut," ujar Ferdiansyah.

 

Menurutnya, pelaksanaan UNBK masih terkesan memaksakan karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi. "Prinsip Komisi X terhadap program kegiatan tersebut, mendukung pelaksanaan UNBK dengan akselerasi. Masalah itu ada penambahan pelaksanaan UNBK untuk perjenjang sekolah SD, SMP, SMA silakan, dan itu memang harus kita lakukan tetap dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan UNBK itu sendiri," tegasnya.

 

Masih dalam dunia pendidikan, Pimpinan Komisi X dari FPG itu juga membahas tentang kurikulum 2013 yang menurutnya masih perlu perbaikan. Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan secara keseluruhan dan masih banyak juga yang belum memahami kurikulum tersebut. "Artinya kurikulum 2013 untuk guru tidak bisa hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, mungkin harus berkali-kali dan perlu evaluasinya," tegas Ferdi.

 

"Penulisan kurikulum 2013 itu sendiri masih perlu perbaikan, dan ini substansi sekali, karena kita ingin bisa lebih cepat dipahami oleh para guru. Pendistribusiannya seperti kita lihat masih banyak yang terlambat. Belajarnya bulan Juli, tapi pengirimannya datang bulan Desember. Itu yang jadi catatan kita tentang kurikulum, termasuk sumber daya manusianya yang ada di Indonesia, supaya ini bisa dilakukan lebih baik," tutup Ferdi. (eno,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kunjungi Malang, Komisi X Himpun Masukan RUU Dosen
18-10-2018 / KOMISI X
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Ikatan Dosen Republik(IDRI) pada Maret 2018 lalu, didapat masukan bahwa...
Komisi X Apresiasi Perjuangan Atlet Asian Para Games 2018
15-10-2018 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RIDjoko Udjianto mengapresiasi dedikasi dan perjuangan para atlet dalam ajang Asian Para Games 2018 di Jakarta...
Ekonomi Kreatif Tulang Punggung Pengembangan Perekonomian Nasional
15-10-2018 / KOMISI X
Ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang signifikan diberbagai negara dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negaranya, termasuk Indonesia yang berpandangan bahwa...
Komisi X Terima DIM RUU Ekonomi Kreatif dari Pemerintah
15-10-2018 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif dari pemerintah. DIM tersebut diserahkan...