Pengembangan Geothermal Tergantung Goodwill Pemerintah

27-11-2017 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, geografi Indonesia dengan New Zealand tidak jauh berbeda karena sama-sama dilintasi oleh Ring of Fire. Menurutnya, Indonesia sebagai Ring of Fire dapat dimanfaatkan sebagai energi primer yang bisa berkontribusi terhadap ketersediaan energi listrik.

 

"Kita punya obsesi ke depan untuk elektrifikasi kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadi energi masa depan yang ramah lingkungan. Sebab, turunan energi ini banyak sekali, selain sebagai sumber energi dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan bisnis lainnya," kata Herman saat mengikuti event "New Zealand Geothermal Workshop 2017" di Rotorua, New Zealand mendamping Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ke New Zealand, belum lama ini.

 

Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilintasi oleh Ring of Fire dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik, karena pulau-pulau kecil dapat diakomodasi dengan daya yang tidak cukup tinggi.

 

"Misalkan antara 10, 20 atau sampai 100 megawatt, ini bisa ditempatkan dalam satuan pulau-pulau tertentu dengan basis terhadap geothermal," terang dia.

 

Terlebih, lanjutnya, geothermal memiliki potensi  29.000 MW baru terpasang sekitar 1.600 MW. PLN sebagai institusi yang ditugaskan negara mengelola sektor hilir di pelistrikan Indonesia diharapkan mamprioritaskan membeli sumber energi geothermal.

 

"Saya kira, ini harus menjadi pembicaraan lintas sektoral dan stakeholders di Indonesia. Jangan melihat pada situasi existing karena kalau melihat teknologinya memang cukup tinggi, cost-nya juga cukup mahal, tetapi bagaimana sekarang goodwill dari pemerintah," ungkapnya.

 

Herman menyatakan, pihaknya akan mendorong Undang-Undang Energi Terbarukan segera dibahas dan menjadi prioritas dalam Prolegnas. Kemampuan renewnable (energi terbarukan) terhadap pengembangan energi listrik ke depan harus mendapat perhatian khusus unuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

"Saya yakin bahwa ini akan menjadi alternatif utama di masa yang akan datang. Dan hal utama adalah bagaimana memberikan payung hukum. Selain Undang-Undang Panas Bumi sudah ada, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya hingga berbagai kebijakan untuk menuju kepada energi baru terbarukan," harapnya.

 

Dalam workshop tersebut, selain membahas faktor teknis khusus biotermal yang setiap tahun diselenggarakan di New Zealand, Herman juga berkunjung ke GNS (Geological and Nuclear Science) untuk mempelajari berbagai potensi dan kondisi sebuah negara (Rest of War) yang bisa digali menjadi potensi industri listrik.

 

"Kita bertemu dengan konsultan milik pemerintah, mereka bekerja berdasarkan profesional dan kemampuan yang berpengalaman cukup lama. Menurut saya, elektrifikasi kendaraan dan energi listrik harus diperbesar. Apalagi terkait  rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia agar memenuhi kebutuhan listriknya," tutup Herman. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...