Paripurna Setujui RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jadi RUU Usul Inisiatif

07-12-2017 / PARIPURNA

Para perwakilan juru bicara Komisi X menyerahkan pandangan fraksi tentang RUU SSKCKR. Foto: Odjie/od

 

RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI. RUU usul inisiatif ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (07/12/2017)

 

RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut merupakan RUU usul inisiatif dari Komisi X DPR RI dan telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. 

 

Karya cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sebagai tolok ukur indikator kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, pelestarian kebudayaan nasional, serta perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. 

 

Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap Penerbit, Produsen Karya Rekam, dan Warga Negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya.

 

Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing wajib diserahkan dan disimpan di Perpustakaan dan Perpustakaan Provinsi sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

 

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan kemanfaatan, transparansi aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, tanggap, dan akuntabilitas.

 

Perkembangan teknologi informasi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah mencerminkan era digital dalam kehidupan di masyarakat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi bila disesuaikan dengan kondisi tersebut sehingga pengaturannya perlu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kondisi perkembangan teknologi saat ini.

 

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan Koleksi Serah Simpan secara nasional.

 

Kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia, serta mewujudkan koleksi nasional yang lengkap.

 

Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran dari masyarakat.

 

Undang-Undang ini mengatur mengenai pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Penghargaan, Larangan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. (dep/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...