Komisi II Komitmen Selesaikan Persoalan Pertanahan

07-12-2017 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR Dadang S. Muchtar, foto : Jayadi

 

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan, Tim Kecil Komisi II DPR memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menguraikan bahkan menyelesaikan persoalan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Bukan saja dari sisi teknis, tapi juga regulasinya. Terlebih saat ini Komisi II DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.

 

Demikian dikatakan Lukman saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional RI (ATR/BPN), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (07/12/2017). Rapat yang mengagendakan untuk memfasilitasi penyelesaian beberapa kasus pertanahan yang telah diinvetarisasi oleh Tim Kecil Komisi II DPR.

 

“Tim Kecil Komisi II DPR sudah banyak menerima banyak pengaduan soal tanah secara intensif, namun kita pilah yang menjadi prioritas. Kami akan perbaiki dari sisi regulasi, agar persoalan tanah yang memakan waktu puluhan tahun bisa diselesaikan melalui regulasi. Tapi sekarang kita memfasilitasi penyelesaiannya dengan mempertemukan pihak yang terkait,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulana Hutauruk menjelaskan, Tim Kecil yang dibentuk Komisi II telah melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait sengketa tanah, salah satunya yang terjadi di Karawang, Jawa Barat.

 

Rufinus mengatakan sengketa tanah di Karawang terjadi akibat adanya proses pembuatan sertifikat dari  tanah terlantar. Namun, hal tersebut mengakibatkan adanya pihak yang mengambil kesempatan sehingga terjadi proses persertifikatan yang menurut hukum ada hal yang perlu dibenahi. 

 

“Komisi II DPR ingin mengetahui sudah sejauh mana proses tanah terlantar  ini. Pasalnya kementerian sudah mengeluarkan beberapa surat, namun sayangnya kami melihat masalah ini belum ditindaklanjuti,” ungkapnya. 

 

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II DPR Dadang S. Muchtar. Ia mengatakan persoalan sengketa tanah Veteran di Karawang sudah tiga tahun belum ada penyelesaian. Padahal hasil verifikasi mengatakan tanah itu resmi dan memiliki Hak Guna Bangunan (HGB).

 

“Menteri sendiri sudah mengatakan tanah itu akan diberikan kepada Veteran. Itukan jelas secara hukum tapi realisasinya nol,” tandas Dadang.

 

Pihaknya mensinyalir adanya permainan oknum, karena jika dilihat dari peta bidang ada kekeliruan dalam mem-ploting peta bidang.  “Ini tinggal keberanian BPN untuk serius dalam memperjuangkan hak rakyat. Kita juga akan perkuat dengan regulasi melalui RUU Pertanahan yang sedang dibahas,” tegas Dadang. (rnm,sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
ORI Harus Sesuai Dengan Harapan Rakyat
17-10-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) betul-betul menjadi harapan rakyat untuk memperbaiki bidang...
Ke depan Diharapkan Tidak Ada Pemungutan Suara Ulang
17-10-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menganggap pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 cukup berhasil, namun menyisakan...
Legislator Usulkan Dana Saksi Masuk UU APBN 2019
17-10-2018 / KOMISI II
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu, terkait minimnya saksi pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), Angota Komisi...
Tanpa Tenaga Honorer, Pelayanan Publik Rohil Tak Berjalan
12-10-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tabrani Maamun menyoroti diberhentikannya ribuan tenaga honorer oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau....