Elpiji 3 Kg Langka, KPK Mesti Turun Tangan

13-12-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Odjie/od
 
 
Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg, kini langka hampir di setiap daerah. Rantai distribusi perlu ditelusuri, bagaimana elpiji yang menjadi kebutuhan rumah tangga ini bisa menyusut jumlahnya di pasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diimbau segera turun tangan untuk menginvestigasi celah kemungkinan ada tindak pidana korupsi dalam distribusi elpiji ini.
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan hal tersebut dalam rilisnya, Rabu (13/12/2017). Ia kecewa melihat realitas kelangkaan elpiji 3 kg, terutama terhadap kinerja Pertamina yang bertanggung jawab atas kelangkaan ini. Masyarakat konsumen, baik rumah tangga maupun pedagang mengeluhkan kondisi ini.
 
 
 “Sudah harganya mahal, barangnya juga sulit didapat. Setelah didapat, isinya malah tidak sesuai dengan beratnya yang 3 kg. Ternyata, banyak sekali yang dimanipulasi,” keluh politisi Partai Gerindra ini. KPK diimbaunya memeriksa Pertamina sebagai penyuplai elpiji 3 kg. Saat ini, kritik Bambang, Pertamina belum menunjukkan profesionalisme sepanjang dipimpin Direktur Utamanya Elia Massa Manik.
 
 
Kinerja Dirut Pertamina masih dinilai negatif oleh Bambang. Ini membuktikan bahwa penunjukkan seseorang untuk mengisi jabatan Dirut Pertamina masih dipenuhi unsur like and dislike. Penunjukan atau pemilihan Dirut Pertamina tidak dilakukan dengan profesional. Dan kelangkaan elpiji 3 kg merupakan bukti ketidakprofesionalan Direksinya. Ditambahkannya, kelangkaan ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi. (mh,mp) foto: ojie

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar
16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial...
Perbankan Himbara Harus Segera Selesaikan Policy Korban Bencana
09-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta agar seluruh Perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)...
Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal
08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat...
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...