Pemerintah Harus Intervensi, Seimbangkan Harga Beras

09-01-2018 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana (F-PD)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Melonjaknya harga beras kelas premium hingga Rp 12 ribu, menuntut pemerintah agar melakukan intervensi harga. Ini penting untuk menyeimbangkan harga beras di pasaran. Sementara Bulog sendiri dengan keterbatasan kuantitasnya tak mampu melawan gejolak harga yang terjadi.

 

Dengan kondisi ini rakyat tentu yang paling dirugikan. Pedagang dan pengusaha yang mendulang untung besar. “Pemerintah harus intervensi agar harga tidak melambung luar biasa,” komentar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana saat ditemui di DPR sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Selasa (09/1/2018).

 

Menurut Azam, menghadapi situasi ini, Bulog tak mampu membeli beras petani karena ada batasan harga yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, swastalah yang mampu membeli dan menjualnya dengan harga tinggi. Ini memang jadi dilema Bulog. Dan Bulog tak mampu melawan harga swasta.

 

“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru terkait penugasan kepada Bulog. Kami cenderung pemerintah pasti akan memasukkan beras impor. Tapi, jangan sampai merugikan petani. Beras impor juga harus berkualitas premium. Kalau tidak, itu tidak berdampak positif terhadap kebutuhan beras dalam negeri. Harus ada keseimbangan harga dan dihitung secara cermat, sehingga beras impor tidak melimpah dan menurunkan harga petani,” seru politisi dari Jatim III tersebut.

 

Ditambahkannnya, pemerintah harus berhitung dengan cermat berapa kebutuhan volume beras di dalam negeri. Soal penyebab kenaikan harga beras akhir-akhir ini, ia mengaku belum mengetahui sepenuhnya. Mungkin ada kegagalan panen atau puso, sehingga produksi petani menurun. Dan ketika pasokan berkurang, tentu menyebabkan harga naik. “Pemerintah harus menyampaikan, apakah ada puso. Kalau ada puso harus ada jalan keluar,” ucapnya lagi. (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar
16-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial...
Perbankan Himbara Harus Segera Selesaikan Policy Korban Bencana
09-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas meminta agar seluruh Perbankan yang terafiliasi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)...
Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal
08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat...
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung
11-12-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang...