Kenaikan Cukai Rokok Ancam Devisa dan Daya Beli

10-01-2018 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo (F-Gerindra)/Foto : Andri/man

 

Rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok hingga 10,04 persen, spontan akan menggerus devisa negara dari pendapatan cukai rokok. Selain itu, daya beli masyarakat terutama konsumen rokok tentu ikut menurun.

 

Kebijakan pemerintah ini dinilai anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono tidak efektif. Banyak sektor yang ikut tergerus dari kebijakan ini. Misalnya, UMKM produsen rokok dan petani tembakau sangat terganggu. Angka pengangguran baru juga akan meningkat. “Rencana kenaikan cukai rokok menjadi 10,04 persen berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya yang dihubungi lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

 

Diungkap politisi Partai Gerindra ini, konsumen rokok di tanah air mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia mencapai 250 juta, maka ada sekitar 180 juta konsumen rokok (perokok) yang akan terbebani. Daya beli konsumen ini menurun kendati masih ada pembeli rokok yang mungkin tetap memaksakan diri membeli rokok. Sementara UMKM yang ikut tergerus sekitar 10 persen dari 65 juta UMKM di Indonesia.

 

“UMKM jenis ini bakal mati berguguran. Padahal, UMKM tersebut mendongkrak peningkatan ekonomi dan memberikan lapangan kerja. Jelas ini akan menurunkan industri kita yang awalnya ada 5000 industri. Jumlah itu bisa menurun hingga 600 industri saja akibat kenaikan cukai rokok ini,” seraya menambahkan, “Merokok itu justru menyehatkan,” kilah Bambang. Menurutnya, tak ada kaitan rokok dengan kesehatan. Merokok justru menghilangkan stres.

 

Politisi dari dapil Jatim I itu, mencontohkan para pemimpin dunia yang perokok. Sebut saja Soekarno, Soeharto, Fidel Castro, Deng Shio Ping, dan Ronald Reagen. Bahkan, Mbah Goto manusia berumur panjang di Seragen, Jateng yang berusia 100 tahun juga seorang perokok. ”Mereka meninggal bukan karena kanker paru dan tenggorokan yang diakibatkan merokok,” tandasnya.

 

Ditambahkan Bambang, devisa Rp 150 triliun yang selama ini didapat dari cukai rokok, bakal hilang. Rokok menyumbang 7-8 persen dari total devisa negara. 2 persen dari pajak rokok tersebut didistribusikan untuk daerah. “Rokok merupakan penyumbang pajak terbesar nomor 2 setelah migas,” ucapnya. (mh/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sinyal Buruk Tata Kelola BUMN Jiwasraya
15-10-2018 / KOMISI VI
Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total...
Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik
26-09-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan...
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...