Anggota TNI dan Polri Ikut Pilkada Harus Mundur dari Jabatan

11-01-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto : Azka/Man

 

Ketentuan Undang-undang menyebutkan apabila ada Anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pejabat Negara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Namun pada prakteknya, masih saja ada Pejabat Negara dan Anggota TNI/Polri yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah pada Pilkada, tetapi belum juga mengundurkan diri dari jabatannya.

 

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa seharusnya seorang Anggota TNI/Polri saat mengikuti kontestasi Pilkada, harus melepaskan jabatan dan atributnya.

 

“Kalau dia sudah ada niat mencalonkan diri, maka dia tidak boleh kampanye dengan baju dinas. Ia harus konsisten, mundur terlebih dahulu dari jabatannya,” tegas Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Politisi F-PD itu menegaskan, institusi TNI/Polri harus bersikap netral. “Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah memang tidak dilarang, tetapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan aktif didalam struktur TNI/Polri atau Lembaga Negara lainnya,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, ada tiga dokumen yang harus disampaikan atau disiapkan oleh para calon Kepala Daerah kepada KPU. Pertama, formulir berupa surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya yang disampaikan pada saat pendaftaran ke KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Kedua, surat keterangan dari pimpinannya atau atasan lembaganya yang punya wewenang mengangkat dan memberhentikannya. Surat keterangan pengunduran dirinya itu harus sudah diterima dan sedang diproses pada H+5 setelah penetapan calon.

 

Dan Surat Keputusan (SK) penetapan pemberhentian yang bersangkutan juga harus sudah diterima KPU H+60 setelah penetapan calon. Surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya itu tidak bisa dicabut kembali, sebagai bentuk keseriusan dari orang tersebut. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Gelar ‘Lomba Kritik DPR 2018’
19-04-2018 / PIMPINAN
Kritik sangat dibutuhkan dalam kehidupan negara yang demokratis, karena dengan adanya kritik maka akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem...
Fadli Zon: Pemerintah Istimewakan TKA
19-04-2018 / PIMPINAN
Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak...
Kerja Sama Indonesia-Maroko Terus Menurun
19-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Maroko harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, dalam...
Keberhasilan Priscilla Jadi Barometer Kualitas Pendidikan Indonesia
19-04-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai keberhasilan Dokter Gigi Priscilla Daniego Pahlawan sebagai pemenang kedua lomba karya ilmiah tingkat Asia...