Ambang Batas Tidak Akan Memunculkan Capres Tunggal

11-01-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jayadi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK adalah final dan mengikat.

 

“MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini,” kata Hetifah, melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

Politisi F-PG itu menyampaikan, sesungguhnya pengaturan ambang batas bukan dimaksud untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap beberapa pihak. Ia menjelaskan justru UU Pemilu ini tidak membolehkan munculnya capres tunggal.

 

“Misalnya pada pasal 229 ayat (2) disebutkan KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon,” jelas Hetifah.

 

Dikabarkan, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

 

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

MK menimbang bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dorong Pemerintah Selesaikan Persoalan Perangkat Desa
16-04-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mendorong pemerintah segera memutuskan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada diseluruh Indonesia. Seperti Diketahui Tuntutan Persatuan...
Partai Baru Tidak Berhak Sumbang Dana Kampanye Capres
10-04-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutahuruk menyatakan partai baru tidak memiliki hak ikut memberikan sumbangan dana kampanye kepada capres...
Presiden dan Wakil Presiden yang Ikut Pilpres 2019 Punya Hak Cuti
04-04-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019...
Daftar Pemilih yang Tinggal di Luar Negeri Perlu Diverifikasi
03-04-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutahuruk meminta Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu...