Kemenag Harus Punya Langkah Strategis Sikapi Kebijakan PPN Arab Saudi

12-01-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya Kementerian Agama harus memiliki langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut.

 

“Jadi aneh kiranya, jika Kementerian Agama tidak memiliki rancangan langkah strategis menghadapi hal ini,” kata Choirul dalam keterangan singkatnya melalui telepon, Jumat (12/01/2018).

 

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan kenaikan ongkos naik haji hanya karena dampak pemberlakuan PPN oleh Arab Saudi. “Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon jemaah haji,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Peraturan yang sudah lama dibahas oleh Pemerintah Arab Saudi ini akhirnya cukup mengagetkan calon jemaah haji di Indonesia. Karena itu, pada Senin  mendatang, Komisi VIII akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama terkait isu ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Himpun Masukan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
20-04-2018 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menghimpun berbagai informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi...
Komisi VIII Minta Kemenag Terbitkan Izin Embarkasi Haji Riau
19-04-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI agar secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau. Apalagi,...
Perlu Langkah Cepat BNPB dan BPBD Tanggulangi Gempa Banjarnegara
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mendesak langkah dan reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan...
Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari...