DPR Targetkan RUU PKS Selesai Tahun 2018

29-01-2018 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan Harun, foto : arief/hr

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan Harun mengatakan, kendati materi pembahasan yang alot, pihaknya menargetkan RUU Penghapusan Kekerasan (PKS) dapat selesai di tahun 2018 ini. Untuk itu, Komisi VIII mengundang pakar-pakar dalam rangka pembahasan RUU yang sudah masuk pembahasan di tahun ke tiga itu.

 

“Karena itu Komisi VIII perlu banyak masukan, penuh bekal. Jangan sampai UU yang dihasilkan bertabrakan dengan UU yang sudah ada,” ungkapnya sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

 

Menurut politisi PPP  itu, dengan berbagai masukan maka RUU PKS  ini diharapkan bisa mempertajam KUHP sebab dalam tataran teknis masih banyak kekurangan. Akibatnya penyidik masih bingung melaksanakan tindakan hukum atas kasus-kasus kekerasan seksual.

 

“RUU ini diharapkan mempertegas, mempertajam  sehingga hukuman pada kekerasan seksual diperberat. Jangan sampai orang-orang yang betul-betul bersalah dalam kekerasan seksual tidak seimbng  dengan perbuatannya,” tandas Fauzan.

 

Menanggapi masukan Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Kekuarga FEMA IPB Euis Sunarti bahwa RUU terkesan diskriminatif karena lebih dominan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, Fauzan mengakui kekerasan terhadap laki-laki juga ada, meski persentasenya lebih banyak menimpa perempuan.

 

“Untuk itu, kita juga ingin dalam RUU PKS memasukkan korban kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Kita masih menghimpun lagi mengundang-pakar-pakar lain. Kita juga akan menemui korban-korban kekerasan seksual  ke Bali dan Kepri dalam rangka kunjungan spesifik, sehingga naskah RUU yang disiapkan komprehensif,” imbuh politisi dari Dapil DKI Jakarta I ini. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kerahasiaan Data Kemiskinan Harus Terjaga
19-02-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai kerahasiaan data kemiskinan di Indonesia harus terjaga dan tidak dengan mudah...
Komisi VIII Setuju Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik
18-02-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan bahwa Komisi VIII setuju agar iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima...
Komisi VIII Minta Masukan Forum Asosiasi Tentang Dana Haji
17-02-2020 / KOMISI VIII
Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi Dana Haji Komisi VIII DPR RI mengundang forum komunikasi antar asosiasi Haji dan Umrah. Wakil Ketua...
BPKH Diminta Selektif Investasikan Dana Haji
14-02-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi menilai bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap...