Perguruan Tinggi Asing Tak Boleh Rugikan Bangsa

30-01-2018 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, foto : kresno/hr

 

 

 

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, terkait wacana pemberian izin operasional sejumlah Perguruan Tinggi (PT) asing di Indonesia oleh pemerintah, DPR tidak bisa mencegah masuknya PT asing ke Tanah Air. Meski demikian, hal itu harus diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, agar hal itu tidak merugikan bangsa Indonesia.

 

Menurut Sofyan, semua tergantung pada jenis program studi (prodi) yang akan dibuka oleh Perguruan Tinggi Asing tersebut. Apabila jenisnya adalah pendidikan vokasi, maka akan ada nilai tambah bagi Indonesia, yaitu akan terjadi transfer ilmu kepada Indonesia. Namun jika prodi yang diajarkan berkaitan dengan ideologi, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

 

“Kita harus akui bahwa keterampilan dari para lulusan kita itu memang sangat rendah, sedangkan kebutuhan Indonesia dalam bidang keterampilan sangat tinggi. Menurut saya, kalau yang berkaitan dengan pendidikan vokasi, why not? Karena hal itu dapat membantu Indonesia. Tetapi apabila didalamnya ada unsur berupa riset, maka hal harus dikawal,” tegas Sofyan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu mengingatkan, perlu ada pendampingan dan pengawasan apabila jenis program studi yang dilakukan berkaitan dengan bidang riset. Sebab hak paten atas hasil risetnya itu nantinya akan jadi milik asing, kalau hal itu dibiarkan. Sofyan mengatakan, masih banyak program studi yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bagus tetapi belum ada di Indonesia, misalnya tentang penelitian DNA.

 

“Kemenristekdikti harus lebih fokus dengan Perguruan Tinggi Negeri yang ada, agar dimaksimalkan kualitasnya, bukan dipaksa untuk menerima jumlah mahasiswa yang banyak, yang justru mematikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dan pada PTS agar dilakukan seleksi yang ketat serta pembinaan-pembinaan, sehingga akreditasi mereka itu meningkat,” pungkas politisi asal dapil Sumut itu. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peminjaman Modal Bagi Pelaku Ekraf Harus Mudah
22-08-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan meminta agar Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) mengenai pasal sistem peminjaman...
DPR RI dan DPRD Perlu Bertemu Periodik
22-08-2019 / KOMISI X
Untuk bisa saling bertukar pengalaman dan berbagi informasi seputar fungsi dan tugas parlemen, DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, maupun...
RUU Ekraf Harus Urai Permasalahan
22-08-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia menjabarkan beberapa hal yang bisa menjadi hambatan dan harus segera diurai pada...
Komisi X Uji Publik RUU Ekraf ke Yogyakarta
22-08-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI melakukan uji publik setelah permohonan perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) disetujui pada Rapat...