Minat Baca dan Literasi Indonesia Sangat Rendah

08-02-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih foto : Anne/mr.

 

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti rendahnya minat baca dan literasi di Indonesia. Padahal, budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong minat baca di masyarakat.

 

Berdasarkan data Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sementara,  kajian Perpusnas tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7.

 

“Taman Baca Masyarakat (TBM) sangat penting. Keberadaan TBM di tengah-tengah masyarakat menjadi upaya untuk mempermudah akses terhadap buku bagi masyarakat. Tetapi yang kami temukan, TBM yang didirikan Kemendikbud tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari buku, rak, dan fasilitas lainnya,” kata Fikri saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/2/2018).

 

Lebih lanjut politisi F-PKS ini menjelaskan,  untuk meningkatkan minat baca dari bawah diperlukan penguatan TBM, karena sarana tersebut menjadi ujung tombak bagi akses masyarakat terhadap buku.

 

Menurut Fikri, perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga yakni Perpusnas, Kemendikbud, Kemendesa dan Kemendagri, untuk membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat. Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, Fikri berharap upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dapat lebih serius tergarap dan mengangkat literasi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.

 

Selain sarana prasarana, Fikri menilai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang ini juga masih dibayangi masalah. Pasalnya, saat ini porsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai jabatan fungsional termasuk bagi pustakawan belum memadai sesuai dengan kebutuhan.

 

Dalam kunjungan tersebut terungkap, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2015 level pustakawan hanya sampai pada level madya. “Pustakawan yang sebelumnya sudah menjadi pustakawan utama, harus turun levelnya, bahkan tunjangannya pun harus dikembalikan,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Sementara itu,  Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB Imhal mengatakan,  saat ini provinsi sedang menggalakkan lomba - lomba literasi serta promosi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

 

“Kami juga membantu dukungan buku ke semua desa, masjid-masjid dan beberapa sekolah. Untuk di sekolah sudah ada gerakan cinta membaca,  dimana setiap kelas dibagi untuk mengunjungi perpustakaan kemudian hasil kunjungan siswa akan dijadikan bahan penilaian siswa,” jelasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Inovasi Bangun Kembali Pariwisata Palu
18-01-2019 / KOMISI X
Pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdampak ke seluruh sektor, terutama sektor...
Legislator Sesalkan Penegakan Hak Cipta tak Dibahas pada Debat Capres
18-01-2019 / KOMISI X
Debat perdana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 17 Januari 2019 banyak mendapat kritik dari publik. Salah satunya Anggota...
Daerah Pesisir Harus Miliki Early Warning System
18-01-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, erupsi Gunung Anak Krakatau dan bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi...
Pembangungan Sarpras Pendidikan Sulteng Perlu Percepatan
18-01-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI perihatin melihat dampak dari bancana alam yang dialami Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah beberapa bulan yang...