Beras Impor Jangan Sampai Ganggu Iklim Pertanian Nasional

13-02-2018 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono langsung melakukan sidak ke Pasar Suka Pura Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara untuk mengetahui stok dan harga beras, Senin (12/02), foto : arief/hr

 

 

Mulai masuknya beras impor yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) ke Indonesia sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP), anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono langsung melakukan sidak ke Pasar Suka Pura Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara untuk mengetahui stok dan harga beras.

 

Sesampai di pasar tersebut, Bambang Haryo langsung berdialog dengan pedagang dan pembeli di salah satu toko.  Harga beras terpantau antara Rp 6.500 sampai dengan Rp 12.000. Salah satu pelayan Toko Beras Sumber Baru menyampaikan bahwa pembeli tetap banyak dan harga setelah tahun baru mengalami penurunan dan cenderung normal, beberapa pembeli pun menyatakan hal yang sama.

 

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan masuknya beras impor ini, dan meyakini bahwa beras yang diimpor itu tidak sebagus beras yang diproduksi petani Indonesia. Bambang berpesan supaya pemerintah dapat mengatur agar beras impor tidak mengganggu iklim masyarakat pertanian.

 

Menurutnya, beras impor ini akan menjadi masalah Bulog itu sendiri, kalau bulog yang membeli beras ini suatu ketika akan kesulitan menjual dari beras-beras ini. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyalurkan beras-beras itu, dan jangan sampai mengganggu iklim pertanian nasional, serta  jangan sampai mengganggu suplai yang sudah berlebihan.

 

“Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bisa mengatur agar beras impor ini jangan sampai mengganggu iklim pertanian kita. Kalau itu mengganggu maka petani-petani kita bisa-bisa enggan untuk bertani lagi,” katanya, Senin (12/2/2018).

 

Bambang Haryo menginginkan pemerintah dapat saling mensinkronkan data dari Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas pemenuhan produksi beras dan Kementerian Perdagangan yang menilai kecukupan dan harga beras, sehingga tidak terjadi suplai yang berlebihan akibat dari masuknya beras yang diimpor yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Kementerian Perdagangan.

 

Jika terjadi over suplai maka akan terjadi penurunan harga gabah yang drastis dan iklim pertanian menjadi tidak kondusif. ketidakkondusifan ini, dia menkhawatirkan akan berakibat kepada menyulitkan petani sehingga petani akan semakin miskin, karena kebijakan pemerintah yang salah.

 

“Ini yang harus diperbaiki, agar pemerintah harus berhati-hati lagi, jadi jangan sampai terjadi lagi seperti ini, beras impor datang di saat-saat harga beras masih normal dan produksi beras kita juga berlimpah,” ujarnya.

 

Dari data yang dia himpun, Kementerian Perdagangan mengatakan produksi dan stok beras nasional menurun, tetapi Kementerian Pertanian mengatakan over suplai. “Nah ini ada ketidakjelasan dari data. Padahal Bulog juga hanya mampu menyerap 5% dari produksi nasional. Bulog juga tidak bisa menjadi patokan sebagai cadangan beras nasional. Padahal produksi nasional lebih besar dari cadangan beras yang ada di Bulog,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, DPR akan mengadakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV untuk membahas masalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar data suplai dan demand ini tidak menyulitkan dari masyarakat konsumen maupun masyarakat petani, dan impor beras tidak terulang lagi. (as/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong KAI Tambah Rute Kereta Api
25-07-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, terkait laporan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2018, ia mendorong Kementerian...
Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh pada Industri Semen
20-07-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan pertumbuhan ekonomi yang hanya lima persen dapat berpengaruh terhadap lemahnya pertumbuhan...
PMN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat
20-07-2018 / KOMISI VI
Penyertaan Modal Negara (PMN) sangatlah penting, terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang membutuhkan kucuran dana guna menjalankan...
BPKS Sabang Harus Perjuangkan Peningkatan Anggaran
19-07-2018 / KOMISI VI
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) harus memperjuangkan dengan segala cara agar mendapat tambahan anggaran...