Pansus RUU Kewirnas Jaring Masukan dari Pelaku UMKM Sulsel

13-02-2018 / PANITIA KHUSUS

Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional melakukan  kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, foto : andri/hr

 

 

Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional melakukan  kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dalam rangka  menjaring masukan dan menggali aspirasi terkait  RUU tersebut. Tim dipimpin Ketua Pansus Matri Agoeng dari Fraksi PKS.

 

Matri mengatakan, kewirausahaan nasional merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan SDM. "Kewirausahaan Nasional merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan menciptakan nilai tambah, dan menerapkan kreativitas dan inovasi terutama wirausahawan pemula," katanya saat pertemuan dengan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat Pimpinan Gubernur Sulsel, Senin (12/2/2018) 

 

RUU Kewirausahaan Nasional, menurutnya, diharapkan bisa segera diwujudkan untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kadiskop UKM Sulsel Malik Faisal mengapresiasi kunjungan Tim Pansus Kewirausahaan Nasional ke Sulsel. Malik menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung program kewirausahaan dan program kewirausahaan ini menjadi unggulan.

 

Dikatakannya, Pemprov Sulsel memiliki program penciptaan 100 wirausaha baru di setiap desa selama lima tahun, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Program wirausaha baru berbasis desa dituangkan dalam Pergub No.10 tahun 2014 tentang program diklat dan penghargaan wirausaha. ”Wirausahawan baru kami dukung dengan penyediaan sarana prasarana usaha, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi akses pasar, dukungan manajemen serta teknologi,” tambahnya.

 

Selain Matri Agoeng, turut serta anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional antara lain M. Rakyan Ihsan Yunus dari F-PDIP, Muh. Nur Purnamasidi dari F-PG, Fadlhullah dari F-Gerindra, dan Nyat Kadir dari F-Nasdem.

 

Tim pansus diterima Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Hukum Provinsi  Sulawesi Selatan Abdul Haris, Kadiskop UKM Sulsel Malik Faisal, Kepala BKPMD Sulsel AM. Yamin, Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo dan pejabat lain di lingkungan  OPD Pemprov Sulsel. Hadir pula perwakilan Kadin, HIPMI, ABDSI Sulsel, PLUT Sulsel, Akumandiri Sulsel dan beberapa asosiasi UMKM serta akademisi. (man/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sepuluh Fraksi Terbelah Sikapi Definisi Terorisme
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Sepuluh fraksi di DPR RI terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja RUU Terorisme. Ada...
Definisi Terorisme Diperdebatkan
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan definisi dalam...
Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme
23-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi...
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...