Pengesahan UU MD3 Sesuai dengan Mekanisme

13-02-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, foto : jaka/hr

 

 

 

DPR Rapat Paripurna DPR RI, Senin (12/2/2018) kemarin telah menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3), menjadi UU.

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan, mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna Dewan juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah.

 

“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 

Politisi dari Partai Golkar itu menjelaskan bahwa Pasal 245 terkait pemeriksaan Anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebab hanya penambahan frasa “mempertimbangkan”, bukan mengizinkan.

 

“Soal Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament),” terangnya.

 

Sedang terkait Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa, dijelaskan Bamsoet bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan, jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata ‘wajib’, maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.

 

“Mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan,” tandas Bamsoet.

 

Menurut Bamsoet, setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan. Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, dimana dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers.

 

“Hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003,” pungkas Bamsoet yang juga pernah menjabat Ketua Komisi III DPR RI itu. (mhr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR RI Kembali Gelar Lomba Kritik DPR ‘Stand-Up Comedy’
23-08-2019 / PIMPINAN
Setelah sukses mengadakan lomba stand-up comedy 'Kritik DPR' pada tahun lalu, tahun ini DPR RI kembali menggelar lomba stand-up comedy...
LPSK Tak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran
22-08-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat...
Legislator Dorong Kerja Sama Bidang Sains Indonesia - Suriname
21-08-2019 / PIMPINAN
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai, selain potensi kerja sama budaya dan pendidikan, kerja sama di bidang sains antara...
Pemerintah Suriname Minati Olahraga Pencak Silat
21-08-2019 / PIMPINAN
Pemerintah Suriname meminta agar olahraga beladiri pencak silat dikembangkan di negara mereka. Selain untuk prestasi, pencak silat juga diminta untuk...