Saatnya DPR, KPK, Polri dan Kejagung Bersinergi Tekan Korupsi

14-02-2018 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, foto : jayadi/hr

 

 

 

DPR RI melihat KPK, Polri dan Kejaksaan Agung adalah mitra strategis dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Sudah saatnya ke empat institusi ini bergandengan tangan untuk bersinergi, guna menekan semakin masifnya tindak pidana korupsi, termasuk di daerah-daerah.

 

“Jika masing-masing lembaga terus bersitegang, apalagi saling menyerang maka akan melemahkan upaya kita dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan mensejahterakan rakyat,” ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ketika menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Lebih lanjut Ketua DPR menekankan, ibarat cuaca, pihaknya tentu tidak menginginkan kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, semua juga tidak ingin datangnya hujan lebat yang tidak berkesudahan hingga mengakibatkan banjir dan bencana.

 

“Yang kita butuhkan hari ini adalah cuaca yang teduh dan iklim yang kondusif bagi terciptanya stabilitas politik, sehingga pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Bamsoet, panggilan akrabnya.

 

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah menyelesaikan tugas Pansus Angket KPK pada masa persidangan ini. Sesuai dengan masukan dari para pakar, organisasi profesi hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat, Pansus Angket KPK telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

 

Sedangkan terkait dengan Pansus Angket Pelindo II, DPR telah menerima hasil pemeriksaan investigatif BPK atas Perpanjangan Kerja Sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I. Namun, Pansus masih menunggu sebagian pemeriksaan investigatif yang belum selesai.

 

“DPR telah meminta kepada BPK untuk segera menyelesaikan seluruh audit investigatif, sehingga Pansus Angket Pelindo II dapat diakhiri,” kata politisi F-PG itu.

 

Di bagian lain, ia menyinggung Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang di 171 daerah. Dalam kaitan ini, DPR meminta penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu untuk bertindak secara lebih profesional, sehingga semua tahapan Pilkada dapat dijalankan dengan baik. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penghargaan Tinggi Terhadap Kinerja Pansus Angket KPK
14-02-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan maupun Anggota Pansus Hak Angket KPK, atas...
E-LHKPN Sebagai Perwujudan Parlemen Modern
14-02-2018 / PARIPURNA
DPR RI telah meresmikan pusat pelayanan terpadu dan layanan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN), pada Senin (12/2/2018) lalu....
Pimpinan DPR Minta Dewan Selesaikan Pembahasan RUU
14-02-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua anggota dewan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan...
Pimpinan DPR Lantik 3 Anggota PAW
14-02-2018 / PARIPURNA
Tiga Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019 dilantik dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan III...