Bamsoet Minta Aparat Awasi Media Sosial Jelang Pilkada dan Pemilu

14-02-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah  rapat dengan Menkominfo di ruang Pimpinan Gedung Nusantara III DPR RI, foto : jaka/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merasa geram. Pasalnya menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech makin meningkat. Korbannya elite hingga level Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, jadi korban hoax.

 

Oleh karena itu, Bamsoet sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak. "Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," tegas Bamsoet, Rabu (14/2/2018).

 

Ia berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.

 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga dinilainya harus bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial. Yakni sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

Masyarakat pun sebaiknya menggunakan akun media sosial secara bijak. Diimbaunya agar masyarakat melaporkan jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. "Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian," tegas Bamsoet.

 

Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Diharapnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama. "Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat," kata Bambang.

 

Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini. "Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia," kata Bambang. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB, Ketua DPR Apresiasi Pidato Presiden
13-10-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pidato Presiden Joko Widodo tentang kondisi perekonomian dunia pada pembukaan Rapat Pleno Pertemuan Tahunan...
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
11-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh gagal, karena mandatnya sudah...
Pengalaman NTB Bisa Dijadikan Penanganan Bencana Sulteng
10-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengatakan bahwasanya pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat...
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
10-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan...