Bamsoet Minta Aparat Awasi Media Sosial Jelang Pilkada dan Pemilu

14-02-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah  rapat dengan Menkominfo di ruang Pimpinan Gedung Nusantara III DPR RI, foto : jaka/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merasa geram. Pasalnya menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech makin meningkat. Korbannya elite hingga level Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, jadi korban hoax.

 

Oleh karena itu, Bamsoet sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak. "Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," tegas Bamsoet, Rabu (14/2/2018).

 

Ia berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.

 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga dinilainya harus bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial. Yakni sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

Masyarakat pun sebaiknya menggunakan akun media sosial secara bijak. Diimbaunya agar masyarakat melaporkan jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. "Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian," tegas Bamsoet.

 

Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Diharapnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama. "Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat," kata Bambang.

 

Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini. "Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia," kata Bambang. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penguatan Nilai Rupiah Menjadi Tantangan Gubernur BI Baru
24-05-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, stabilitas mata uang, dalam hal ini penguatan nilai Rupiah, menjadi salah satu tantangan...
Fadli Zon Kritisi Kenaikan THR PNS
24-05-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),...
Usulan Permanenkan KPK Masih Wacana
24-05-2018 / PIMPINAN
Usulan yang berkembang di masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan lembaga permanen, masih dalam tahap wacana. Perlu pembahasan mendalam...
Ketua DPR Jamin RUU Terorisme Segera Rampung
24-05-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin RUU Terorisme bisa segera rampung. Masalah-masalah krusial sudah bisa disepakati hari ini, Kamis (24/5/2018)...