DPR Minta KemenPAN-RB dan BKN Sinkronisasi Data Pengangkatan Tenaga Honorer

12-03-2018 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani (F-PKS)/Foto:Runi/Iw

 

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan sinkronisasi data terhadap pengangkatan tenaga honorer yang telah dilakukan KemenPAN-RB dengan data 439.956 tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS yang pernah disampaikan ke Komisi II DPR RI.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Mardani saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

“Ini perlu disinkronisasikan dengan mempertimbangkan prioritas dan kompetensi dan mengedepankan integritas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta mencari solusi terhadap sisa honorer kategori 2,” ungkap Mardani.

 

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada KemenPAN-RB dalam upaya mewujudkan Smart ASN pada tahun 2024 melalui peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

 

“Ada lima poin untuk mewujudkan  Smart ASN 2024 yang disampaikan MenPAN-RB, yaitu memiliki integritas, memiliki kemampuan IT dan mahir berbahasa asing, Hospitality (pelayanan), Networking (jaringan) dan memiliki jiwa Enterpreneurship (kewirausahaan),” jelasnya.

 

Komisi II DPR juga memberikan apresiasi kepada BKN dalam pelaksanaan  rekrutmen CPNS tahun 2017 yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN.

 

Politisi PKS itu menambahkan, pihaknya juga mendukung KemenPAN-RB untuk melakukan rekrutmen CPNS 2018 berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas ASN.

 

Terakhir, Komsii II DPR RI meminta kepada KemenPAN-RB untuk membuat grand design reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN saat ini dan kemampuan anggaran negara. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Pastikan Kesiapan Sulut Hadapi Pemilu 2019
20-09-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI memastikan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), dalam hal ini Pemilihan Legislatif (Pileg)...
MA Putuskan Napi Bisa “Nyaleg”, Komisi II Akan Panggil Penyelenggara Pemilu
19-09-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI berencana akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terkait keluarnya putusan Mahkamah...
Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Dukcapil
19-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo dengan tegas meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen...
DPT Ganda Berakibat Fatal bagi Pemilu
14-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menilai, penemuan data pemilih ganda oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak sebanyak 10.798...