Fakultas Kedokteran Berperan Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Kesehatan

16-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo.foto:Eko/rni

 

 

Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangka pemantauan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

 

“Undang-Undang ini menjawab dan memberikan solusi atas persolan di masyarakat terkait praktik dan pendidikan kedokteran seperti, peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan penguasaan pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi,” papar Arif di Kantor Wali Kota Malang, Jawa Timur, Senin (16/4/2018). 

 

Arif menegaskan bahwa keberadaan UU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu UU yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas. Dia juga menyampaikan tentang peningkatan kualitas dan daya saing dokter dan dokter gigi Indonesia, dalam menghadapi persaingan global dan beragamnya varian penyakit baru di tengah masyarakat. 

 

Meskipun demikian, Baleg menyadari saat ini jumlah dokter dan dokter gigi masih minim, padahal kebutuhan akan keahlian ini penting di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan UU ini berusaha menjawab permasalahan tersebut. Karena UU Pendidikan Kedokteran mengamanatkan beberapa kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang perlu dibuat oleh pemerintah, yakni sebanyak 19 peraturan pelaksana yang terdiri empat Peraturan Pemerintah (PP) dan 15 Peraturan Menteri (Permen).

 

Namun menurut Arif, hingga sat ini terkait peraturan pelaksana tersebut belum semuanya dilaksanakan. Bahkan terkait pelaksanaan peraturan seperti program pendidikan dokter layanan primer yang dinilai tumpang-tindih, telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan  pada tahun ini pemerintah akan melaksanakan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang di dalamnya menambah masa pendidikan dokter baru selama tiga tahun untuk melayani Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Alasan utamanya karena pemerintah ingin memperkuat pelayanan primer dan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat yang sekarang masih lemah.

 

“Maka secara khusus, kami juga ingin mencari masukan, data, dan fakta terkait program dokter layanan primer dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ini,” ujar Arif. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...