BK DPR: Perda Tak Boleh Bertentangan Dengan UU

17-04-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018). Foto : Andri/and

 

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa setiap peraturan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum perundang-undangan. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

“Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan daerah (Perda) yang tidak boleh bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau Peraturan Presiden, serta undang-undang,” ujar Johnson.

 

Begitupun ketika DPRD Banggai berencana ingin membuat rancangan Perda, baik Perda tentang bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun rancangan Perda tentang lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin. Tentu kedua rancangan Perda tersebut menurut Johnson tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  

 

“Mungkin kalau ingin membuat rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak masalah, namun hal yang berbeda terjadi dengan rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN. Karena segala ketentuan ASN sudah diatur dalam UU ASN yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Perda,” tambahnya.

 

Selain itu dilanjutkan Johnson, dalam UU Advokat jelas disebutkan yang diperbolehkan menjadi pembela dihadapan hukum adalah pengacara yang notabene memiliki izin beracara. Sehingga, jika Perda tersebut bertujuan ingin membantu ASN yang terkena kasus hukum, maka sifatnya lebih kepada mendampingi. Pendampingan ini dalam struktur bisa dilakukan melalui biro hukum atau bagian hukum di instansi atau lembaga ASN tersebut bernaung.

 

Sebagaimana diketahui, penjelasan Johnson itu dilakukan menyusul keinginan Anggota DPRD Banggai  yang ingin berkonsultasi atas rencananya membuat sebuah bentuk rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN dan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Banggai.

 

Mereka berharap jangan sampai kedua Perda tersebut nantinya malah bertabrakan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Sehingga rentan untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, tahun lalu Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan lebih dari tiga ribu Perda yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BK DPR Harap Tingkatkan Kerja Sama dengan Dewan Legislatif Korsel
13-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi mengharapkan adanya peningkatan hubungan kerja sama lebih jauh antara BK...
Pegawai ASN Harus Teladani Sifat Rasul
12-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW sejatinya memiliki makna yang sangat penting, bukan saja bagi kehidupan kaum muslimin melainkan juga kehidupan...
Penerimaan ASN Diharap Menunjang Reformasi Birokrasi
10-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti mengharapkan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)) 2018 bisa menunjang agenda reformasi birokrasi...
Tingkatkan Profesionalitas ASN, Setjen DPR Akan Bentuk Asessment Berbasis Kompetensi
07-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa sebagai suatu fase meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat...