BK DPR: Perda Tak Boleh Bertentangan Dengan UU

17-04-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018). Foto : Andri/and

 

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa setiap peraturan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum perundang-undangan. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di ruang tamu Kepala BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

“Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan daerah (Perda) yang tidak boleh bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau Peraturan Presiden, serta undang-undang,” ujar Johnson.

 

Begitupun ketika DPRD Banggai berencana ingin membuat rancangan Perda, baik Perda tentang bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun rancangan Perda tentang lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin. Tentu kedua rancangan Perda tersebut menurut Johnson tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  

 

“Mungkin kalau ingin membuat rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak masalah, namun hal yang berbeda terjadi dengan rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN. Karena segala ketentuan ASN sudah diatur dalam UU ASN yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Perda,” tambahnya.

 

Selain itu dilanjutkan Johnson, dalam UU Advokat jelas disebutkan yang diperbolehkan menjadi pembela dihadapan hukum adalah pengacara yang notabene memiliki izin beracara. Sehingga, jika Perda tersebut bertujuan ingin membantu ASN yang terkena kasus hukum, maka sifatnya lebih kepada mendampingi. Pendampingan ini dalam struktur bisa dilakukan melalui biro hukum atau bagian hukum di instansi atau lembaga ASN tersebut bernaung.

 

Sebagaimana diketahui, penjelasan Johnson itu dilakukan menyusul keinginan Anggota DPRD Banggai  yang ingin berkonsultasi atas rencananya membuat sebuah bentuk rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN dan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Banggai.

 

Mereka berharap jangan sampai kedua Perda tersebut nantinya malah bertabrakan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Sehingga rentan untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, tahun lalu Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan lebih dari tiga ribu Perda yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SAA Beperan Penting Wujudkan Parlemen Modern
19-03-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko mengatakan Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR...
BK DPR Berharap Mahasiswa Podomoro Pahami Fungsi Dewan
19-03-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Rudi Rochmansyah menyambut baik kunjungan studi Mahasiswa Universitas...
Sekjen DPR Minta Staf Administrasi Anggota Kuasai Tupoksinya
18-03-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Staf Administrasi (SA) Anggota DPR RI wajib mengetahui dengan jelas dan menguasai tugas...
Bapemperda DPRD Purbalingga Diminta Kedepankan Riset dan Teori
18-03-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul menyatakan, secara urgensi dan kebutuhan yang ada,...