Fahri Usul Kampanye Pilpres Dibiayai Negara

28-06-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, foto : eno/hr

 

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan pembiayaan untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) diambil alih negara. Mekanisme penggunaan dana kampanye juga harus jelas supaya tidak ada penyimpangan di lapangan.

 

"Yang saya katakan adalah, apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden tidak diambil-alih oleh negara, maka akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat," ujar Fahri kepada wartawan baru-baru ini.

 

Dengan kondisi demikian, maka kandidat yang akan mendapatkan tawaran fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa. Pasalnya, yang sedang berkuasa punya tanda tangan, punya kewenangan yang semua itu bisa menyebabkan terjadinya korupsi politik.

 

Diakuinya, metode penggalangan dana politik (Fund Rising Pilpres) yang dipaparkannya pada media itu, saat ini memang cukup rumit dan tidak mudah dipahami. Sehingga dirinya khawatir sejumlah media salah dalam mengutip pernyataannya.

 

“Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema fund rising Pilpres kepada teman-teman wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik. Sebab, korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik, dan korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modusnya adalah persekongkolan,” paparnya.

 

Ditambahkannya, memang tidak semua fund rising Pilpres ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit sistem demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya jika sistem fund rising Pilpres dibiarkan mengambang, maka semua orang akan mencari cara untuk mencari pembiayaan. Biaya Pilpres itu bagian dari cara perang. Bahkan dianggap sebagai alat perang utama. Bukan ide atau kecerdasan, apalah hati dan kejujuran.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan melakukan penggalangan dana lewat akun Facebook resminya. Ia mengatakan jika Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.

 

Bahkan Prabowo mengatakan telah menyiapkan nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung bantuan dari para pendukungnya. Berapapun nilai bantuan yang dikirimkan akan sangat membantu perjuangan Gerindra. Hal tersebut juga pernah dilakukan dalam Pilpres 2014 lalu oleh Pasangan Jokowi  - JK dengan gerakan yang dinamai "Gerakan 1.000 Rupiah Jokowi-JK untuk Perubahan Indonesia". (ayu/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...
Pentingnya Pendidikan Politik pada Kaum Milenial
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap parlemen ke depan banyak diisi oleh generasi muda. Karenanya, sangat diperlukan pendidikan politik secara...
Ketua DPR Minta Pelaku Perdagangan Perempuan Dihukum Berat
20-09-2018 / PIMPINAN
Praktik perdagangan manusia ke China, khususnya perempuan terungkap. Sejauh ini diketahui ada 16 perempuan yang dijual ke China. Korban diiming-imingi...
DPR Minta Mendag dan Dirut Bulog Beri Ketenangan pada Masyarakat
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi IV DPR RI dan Komisi VI DPR RI untuk mengundang Menteri Perdagangan dan...