DPR Setujui RUU Kekarantinaan Kesehatan Menjadi UU

10-07-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyerahkan hasil pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan kepada Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto foto : Azka/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). Setelah melalui pembahasan yang cukup lama di Badan Legislasi (Baleg), RUU ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi dalam Rapat Plano Baleg pada 3 Juli 2018 lalu, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

 

Persetujuan ini diambil setelah seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018) menyatakan persetujuannya. Dalam rapat itu Agus menanyakan, “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” yang kemudian serentak dijawab “setuju” oleh Anggota Dewan, yang diiringi pengetukan palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan.

 

Sebelumnya Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyampaikan laporan kepada para Anggota Dewan tentang hasil pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dia menyampaikan, penyusunan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang baru ini, dimaksudkan untuk mengganti UU Kekarantinaan Kesehatan yang lalu, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 

 

Politisi Partai Golkar itu juga memaparkan, permasalahan kesehatan di Indonesia ke depan akan semakin kompleks dan beragam. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of Intenationai Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005.

 

“Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang serta penerapannya secara universal,” imbuh Sarmuji. 

 

RUU ini, lanjut Sarmuji, juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat dunia yang terjadi di pintu masuk dan wilayah. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu disusun UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang komprehensif, integratif, dan efektif, mengingat UU sebelumnya sudah tidak dapat menampung semua materi permasalahan saat ini.

 

Atas persetujuan DPR RI itu, Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas selesainya pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang telah dibahas oleh DPR RI dengan pemerintah.

 

“Selesainya rancangan undang-undang ini berkat kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dengan dewan, baik di tingkat Badan Legislasi tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi, maupun pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi,” kata Nila. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...