Komisi VIII Dorong Antisipasi BPBD Yogyakarta Tangani Warga Sekitar Gunung Merapi

12-07-2018 / KOMISI VIII

Rombongan Anggota Komisi VIII mengamati miniatur Gunung Merapi di Kantor Badan Geologi Yogyakarta, Rabu (11/7/2018). Foto : Jayadi

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin Mahrus mendorong antisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani warga sekitar gunung berapi sejak dini. Hal ini untuk meminimalisir jatuhnya korban, salah satunya akibat letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

 

Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI bertemu dengan BPBD dan Badan Geologi Yogyakarta dalam rangka meninjau evaluasi penanganan bencana erupsi Gunung Merapi di Kantor BPBD Yogyakarta, Rabu (11/7/2018).

 

“Saya berharap BPBD dapat secara cepat mencari informasi yang terbaru Gunung Merapi. Ini semata-mata untuk mengurangi korban jiwa seperti yang terjadi pada tahun 2010 yang memakan korban jiwa hingga 300 orang, agar tak terulang kembali, “ tutur politisi PKB itu.

 

Mengingat tingginya rutinitas gunung merapi tersebut, ia berharap pihak BPBD dan Badan Geologi juga harus selalu memantau alat-alat pendukung yang ada di sekitar Gunung Merapi. Hal itu sangat perlu diperhatikan, karena menjadi salah satu tolak ukur pendeteksian bahaya gunung merapi, guna untuk kesiapan di masyarakat agar benar-benar terjaga baik.

 

“Alat-alat untuk mendeteksi gejala-gejala Gunung Merapi harus selalu dilengkapi. Dan sesuai laporan dari Badan Geologi tadi, bahwa masyarakat Gunung Merapi selalu merawat dengan baik dan menjaga keberadaan alat-alat pendeteksi tersebut,” tutur An'im.

 

Komisi VIII DPR RI juga ingin ada pengkategorian korban jika terjadi erupsi kembali. Menurut An'im hal ini perlu dibuat agar korban-korban yang terkena dampak dari letusan tersebut dapat tertangani oleh pemerintah.

 

“BPBD harus memiliki pengkatagorian korban misalkan imbas dari letusan gunung merapi ini hingga Solo atau Semarang, nah korban yang berada di luar Yogyakarta ini termasuk dalam penanganan pemerintah atau tidak maka dari itu harus ada standar kategori korban,” harap politisi dapil Jatim itu. (jay/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Salurkan Bantuan PKH ke Sumsel, Komisi VIII Temukan Fakta Menarik
05-11-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Ketua Komisi...
Pendamping PKH Miliki Peran Penting
05-11-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengatakan, eksistensi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting. Selain memetakan kelayakan...
Komisi VIII Tinjau Implementasi Program SRA
05-11-2018 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan meninjau implementasi program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan...
Komisi VIII Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Aceh
05-11-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendukung rencana pembangunan Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, Provinsi Aceh....