DPRD Kaimana Disarankan Perkuat Peran Bamus Dalam Penyusunan Agenda

12-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Djaka Dwi Winarko menyampaikan bahwa pada dasarnya yang paling penting dalam pengaturan jadwal kegiatan Anggota Dewan di DPRD maupun DPR RI, adalah fungsi Badan Musyawarah yang mengatur dan mendistribusikan waktu selama satu tahun itu berjalan efektif, agar kelak agenda-agenda yang telah disusun oleh Bamus tersebut dapat digunakan oleh Anggota Dewan.

 

Hal itu disampaikannya usai menerima audiensi Anggota DPRD Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, terkait pengaturan agenda-agenda kegiatan DPRD, di ruang rapat Biro Persidangan II, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kamis (12/7/2018).

 

“Itu yang paling penting. Makanya kita sampaikan bahwa Bamus itu salah satu fungsinya adalah menentukan, dan mengalokasikan  penjadwalan agenda selama 1 tahun. Kita sampaikan bahwa selama 1 tahun masa sidang di DPR ada 5 masa sidang dan 5 masa reses. Dan masa sidang ini secara kebijakannya itu sudah ditentukan oleh Bamus, misalnya alokasi untuk fungsi legislasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan berapa persen. Tapi aplikasi penerapannya itu tergantung sepenuhnya kepada Komisi dan AKD untuk mengatur jadwal itu,” papar Djaka.

 

Menurut Djaka, seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Bamus itu juga pada dasarnya selalu mendasar kepada aturan yang ada. Misalnya, di DPR RI mendasarkan kepada UU MD3 dan juga peraturan DPR mengenai Tata Tertib.

 

Djaka juga mengakui, memang ada perbedaan antara DPR RI dan DPRD Kabupaten Kaimana. Dimana, Kabupaten Kaimana hanya memiliki Anggota DPRD sebanyak 20 orang, dengan 3 Komisi. Oleh karenanya Djaka menyarankan, jika ada perubahan acara di komisi, itu tidak harus dan tidak perlu diputuskan di Bamus.

 

“Karena nanti harus ada mekanisme lagi untuk rapat-rapatnya yang tidak mudah, karena Anggota Bamus di DPRD Kaimana itu semuanya pasti anggota juga di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi, kita sarankan kalau bisa sebetulnya untuk komisi itu diberikan kewenangan sepenuhnya saja. Komisi untuk mengatur penjadwalannya seperti di DPR, kecuali yang sifatnya agak strategis misalnya menggunakan rapat pada waktu reses,” ungkapnya.

 

Selain itu Djaka juga menyarankan agar Anggota DPRD Kabupaten Kaimana juga dapat membuat aturan yang juga tidak membatasi ruang gerak mereka sebagai Anggota Dewan. Mengingat, posisi mereka sebagai Anggota Dewan yang juga sebagai Prominent Person perlu dibagi secara bijak, agar seluruh perannya dapat berjalan dengan baik.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Frans Amerbay mengaku akan menyesuaikan seluruh jadwal kedewanan dengan mengatur waktu dengan melihat kemungkinan alokasi waktu yang ada. “Jadi tentu saja kita akan optimalkan rencana kerja DPRD Kabupaten Kaimana,” tutupnya. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Persiapan Setjen DPR RI Gelar IPPP Sudah Mencapai 90%
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan persiapan menjelang digelarnya Sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) sudah mencapai 90%, termasuk...
Setjen DPR Siap Fasilitasi Sidang IPPP
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Setjen DPR, Damayanti menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasikegiatan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability...
Perkuat Diplomasi Asia Pasifik, DPR Siap Selenggarakan IPPP
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Guna menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR menggelar Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability pada tanggal...
Sinergitas Banggar dan Komisi Sangat Penting
20-07-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Jhonson Rajagukguk mengatakan bahwa sinergitas antara Banggar dan Komisi penting untuk semakin mempererat peran...