Rehabilitasi Sekolah Rusak Akibat Bencana Harus Jadi Prioritas

09-08-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra foto : Dok/mr

 

Gempa yang melanda Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini menyebabkan banyak korban. Infrastruktur, termasuk sekolah banyak yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 dan 7 skala Richter itu. Untuk itu, rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana alam, harus menjadi prioritas oleh pemerintah.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, menanggapi terjadinya gempa di Lombok yang menyebabkan jatuhnya lebih dari 100 korban itu. Ia meminta pemerintah segera mengantisipasi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, bukan hanya di NTB, namun di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana harus  menjadi prioritas, karena keberlangsungan pendidikan merupakan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan, dalam hal ini termasuk pendidikan di daerah bencana harus terus berjalan,” ungkap Sutan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (09/8/2018).

 

Sutan memaparkan, sebanyak 25 persen sekolah di tanah air berada di kawasan tidak aman dari bencana alam. Persentase tersebut dihitung dari total sekolah di Indonesia yaitu sebanyak 258 ribu sekolah. Namun,  titik rawan yang menjadi fokus perhatian yakni Aceh, Padang, Bengkulu, Jawa Barat bagian selatan, Yogyakarta, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

 

Kerawanan terjadi karena sekolah tersebut berada di lintasan lempengan rawan gempa, ataupun ada di posisi yang sudah pernah terkena bencana. Namun masyarakat sekitar tidak mau diungsikan karena masih ada unsur emosional dengan daerah yang sudah lama ditinggalinya.

 

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap, ke depan ada rehabilitasi dan pendirian sekolah baru yang tahan bencana. Seperti angunan sekolah yang tahan goncangan gempa hingga 9 skala Richter, serta dua pintu dalam satu kelas, dan ruang lalu lintas evakuasi juga harus tersedia.

 

“Dalam pengurangan risiko bencana di sekolah rawan gempa saat ini akan dikoordiinasikan dengan perguruan tinggi, sehingga turut tanggap darurat atas potensi bencana di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

 

Selain itu, ia juga meminta pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan modul antisipasi rawan bencana kepada guru-guru. Selain itu, ia menambahkan, pemerintah perlu mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum.

 

Siswa mulai jenjang SD hingga SMA akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Menurutnya kebijakan ini memberi pelajaran penanggulangan bencana di sekolah melalui tiga hal.

 

“Pemberdayaan peran lembaga dan komunitas sekolah, integrasi pendidikan bencana dalam kurikulum dan membangun kemitraan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum rawan bencana ini, termasuk kerja sama penanggulangan bencana dengan TNI, Polri, PMI, Pramuka dan lainnya,” tandas politisi dapil Jambi itu.

 

Terakhir, ia mengatakan pemerintah perlu membuat aturan yang memudahkan mekanisme pengucuran dana bantuan akan diubah block grant, agar rehabilitasi di daerah yang terkena rawan bencana cepat dilakukan. Sehingga kasus kerusakan sekolah akibat gempa seperti di Lombok bisa cepat di bangun, dan anak-anak bisa kembali sekolah.

 

“Pada intinya, kita meminta ada alokasi khusus anggaran untuk membangun kembali sekolah yang rusak, akibat gempa seperti di NTB ini. Pembangunan kembali sekolah harus kita prioritaskan, karena pendidikan adalah pondasi membangun masa depan bangsa, dan telah diamanatkan UUD 1945 untuk terus kita perjuangkan,” tutup Sutan. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Apresiasi Perjuangan Atlet Asian Para Games 2018
15-10-2018 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RIDjoko Udjianto mengapresiasi dedikasi dan perjuangan para atlet dalam ajang Asian Para Games 2018 di Jakarta...
Ekonomi Kreatif Tulang Punggung Pengembangan Perekonomian Nasional
15-10-2018 / KOMISI X
Ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang signifikan diberbagai negara dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negaranya, termasuk Indonesia yang berpandangan bahwa...
Komisi X Terima DIM RUU Ekonomi Kreatif dari Pemerintah
15-10-2018 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif dari pemerintah. DIM tersebut diserahkan...
Legislator Sayangkan Atlet Judo Berhijab Didiskualifikasi
09-10-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyayangkan terdiskualifikasinya atlet Judo Blind Indonesia Miftahul Jannah dalam Asian Para...