Fraksi - Fraksi DPR Sampaikan Pandangan Umum RAPBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya

28-08-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon, didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahari Hamzah memimpin Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa terhadap RUU APBN serta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1, kepada Fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

 

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Turut mendampingi Fadli, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

 

Fadli menyampaikan, untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara dari masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

 

Sebelum memasuki agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi itu, Fadli juga berkesempatan melaporkan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna bahwa Pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat.

 

Pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R39/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh (DUBES LBBP) Republik Federal Jerman dan Republik Chile untuk Republik Indonesia. Kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R40/Pres/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019.

 

Selanjutnya surat dari Presiden RI nomor R41/Pres/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rencana Pengesahan ASEAN Hongkong China Free Try Agreement. Dan terakhir surat dari Pimpinan BAKN DPR RI nomor PW/11966/DPRRI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 mengenai hal Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

 

“Untuk surat-surat tersebut, sesuai peraturan DPR RI akan dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada,” kata politisi Partai Gerindra. Sebelum seluruh fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum, Rapat Paripurna diisi dengan agenda pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Berbagai Tantangan, Menkeu Optimis APBN 2019 Tetap Berkualitas
04-09-2018 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap menjaga kualitas RAPBN 2019 di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang sangat...
Ketua DPR Ajak Seluruh Anggota Dewan Tuntaskan Pembahasan RUU
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pidato Penyampaian Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2017-2018 mengakui kinerja DPR RI di bidang...
Pembangunan Indonesia Hadapi Tantangan Pelik
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, gerak laju pembangunan Indonesia saat ini sesungguhkan dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu...
DPR Sebagai Garda Terdepan Merawat dan Menjaga Indonesia
29-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi DPR RI sebagai lembaga negara menjadi garda terdepan dalam merawat dan menjaga...